REPUBLIKA.CO.ID, PATI – Penguatan kapasitas nelayan dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pelaksanaan Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Selain pembangunan infrastruktur, peningkatan keterampilan, kelembagaan, dan perlindungan sosial dinilai perlu berjalan agar manfaat program dapat dirasakan masyarakat pesisir.
Hal tersebut mengemuka dalam forum diskusi “Ngobrol Bareng Nelayan: Penguatan Nelayan Pati dalam rangka Mendukung Program Prioritas KNMP di Jawa Tengah” yang digelar di KNMP Banyutowo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, Ahad (19/7/2026). Kegiatan tersebut dihadiri ratusan nelayan dan masyarakat pesisir.
Direktur PT Sarana Patra Hulu Cepu (SPHC) Barri Pratama mengatakan, penguatan nelayan perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui kolaborasi, peningkatan kapasitas, dan dukungan berbagai pihak agar manfaat program dapat dirasakan masyarakat pesisir.
“Penguatan nelayan bukan hanya soal peningkatan keterampilan, tetapi juga tentang membangun ekosistem yang sehat, berdaya saing, dan berkelanjutan. SPHC berkomitmen untuk terus hadir melalui dukungan konkret bagi kegiatan yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Barri dalam siaran pers, Senin (20/7/2026).
Menurut Barri, Program Kampung Nelayan Merah Putih tidak hanya berfokus pada pembangunan sarana dan prasarana, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat pesisir, kelembagaan nelayan, dan pemberdayaan secara berkelanjutan.
SPHC berpartisipasi dalam penyelenggaraan forum tersebut melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan sebagai dukungan terhadap pengembangan masyarakat pesisir di Jawa Tengah.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Hadi Santosa mengatakan, nelayan perlu meningkatkan kualitas hasil tangkapan sekaligus memanfaatkan berbagai program pelatihan yang tersedia.
“Kami mendorong nelayan untuk terus meningkatkan kualitas hasil tangkapan dan aktif mengikuti pelatihan yang tersedia. Perlindungan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan juga penting, mengingat tingginya risiko pekerjaan di laut,” ujar Hadi.
Selain peningkatan kapasitas, Hadi menilai perlindungan sosial melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan juga menjadi kebutuhan bagi nelayan mengingat tingginya risiko pekerjaan di sektor perikanan.
Tokoh muda Banyutowo sekaligus pengusaha perikanan Subaskoro mengatakan, keberhasilan Kampung Nelayan Merah Putih juga bergantung pada partisipasi masyarakat dalam mengelola potensi kawasan pesisir.
“Keberhasilan KNMP Banyutowo tidak hanya soal anggaran, tetapi juga kekompakan dan partisipasi aktif kita bersama dalam mengelola potensi kawasan pesisir ini,” ujar Subaskoro.
Sementara itu, Kepala Pelabuhan Perikanan Juwana Driyanto mendorong kelompok nelayan yang membutuhkan bantuan alat tangkap untuk mengajukan proposal kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sesuai mekanisme yang berlaku.
“Kami mendorong kelompok nelayan yang membutuhkan bantuan alat tangkap untuk menyusun proposal sesuai mekanisme yang berlaku, agar dapat diajukan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah,” ujar Driyanto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika