REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mendorong perluasan akses dan layanan sektor keuangan bagi TKI melalui pemanfaatan transaksi non tunai.
Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid mengatakan, hambatan TKI di luar negeri yaitu belum ada perbankan umum komersial yang BUMN atau swata masuk dalam sektor pembiayaan pemberangkatan TKI. Kecuali, BRI tapi hanya pemberangkatan TKI di Korea Selatan.
"Alasannya enggak ada jaminan kredit, tidak ada agency collection di negara penempatan. Akibatnya pembiayaan TKI dibiayai China Trust dan beberapa koperasi yang akhirnya dijual kepada perusahaan multifinance yang ujung-ujungnya TKI kena bunga," kata Nusron, Senin (16/2).
Menurutnya, dengan adanya transaski non tunai akan memaksa kepada TKI membuka rekening. Dia meminta OJK membuat skema produk pembiayaan yang akuntabel dan kompetitif.
Data total remitansi TKI pada akhir November 2014 sekitar 7,7 miliar dolar AS atau per bulan sekitar 700 juta dolar AS. Totalnya hampir 5 juta account TKI yang mengirim uang. Rata-rata satu orang mengirim remitansi 1.700 dolar AS setahun. Menurutnya, gaji TKI paling murah di Malaysia Rp2,8 juta, di Hongkong Rp6-7 juta sedangkan Arab saudi 400 dolar AS atau Rp4,5 juta.
"Kalau remiten TKI kita 1 account setahun bisa ditingkatkan menjadi 3.000 dolar AS sudah akan naik berlipat accountnya," ujar Nusron.
Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardjojo mengatakan, mengatakan ekonomi Filipina yang terbaik di negara berkembang dan terbaik tenaga kerjanya dalam satu tahun mengirimkan dana ke negaranya 28 miliar dolar AS. Sedangkan TKI Indonesia di luar negeri mengirim dana ke Indonesia 8 miliar dolar AS per tahun.
"BI dan OJK telah meningkatkan hubungan antarnegara dalam mendukung kegiatan jasa perbankan dan jasa keuangan. Bahkan di Asean kita mau mengembangkan bank-bank nasional masuk negara-negara Asean sulit sekali. Saya mengajak perbankan buka kantor di luar negeri untuk mendukung sistem pembayaran tenaga kerja," terang Agus.
Ikuti Whatsapp Channel Republika