REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Banjir yang melanda kota Jakarta dua hari ini melumpuhkan aktivitas ekonomi dan perdagangan. Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan tahun ini membuktikan  bahwa pemerintah propinsi DKI Jakarta belum mampu mengatasi permasalahan banjir di DKI Jakarta.

"Apalagi masih sempat masuk di ring satu kawasan Istana negara dan Balaikota," ujar Sarman, kepada ROL.

Menurut Sarman, sebagai kota jasa pemprov DKI Jakarta harus segera mengatasi dampak banjir. Pasalnyam banjir telah mengancam kelangsungan bisnis. Dua permasalahan utama Jakarta banjir dan macet menjadi momok yang selama ini mengancam aktivitas bisnis.

Pelaku usaha, kata dia, sangat berharap agar pemprov dengan dukungan pemerintah pusat dapat mengambil langkah-langkah strategis dengan mempercepat berfungsinya Banjir Kanal Timur dan Banjir Kanal Barat. Selain itu, revitatalisasi sungai yang berkesinambungan dan terintegrasi, perbaikan drainase secara keseluruhan khususnya pusat pusat bisnis diharapkan bisa mengurangi dampak banjir ini dari tahun ke tahun.

Dengan APBD DKI Jakarta tahun yang mencapai 73 triliun diharapkan pemprov tidaka mengalami hambatan untuk mempercepat pembenahan drainase di kota Jakarta. "Kita berharap penyerapan anggaran tahun ini dapat maksimal, tidak terulang lagi seperti tahun 2014 yang mengakibatkan pembangunan infrastruktur di Jakarta sangat rendah," ujar Sarman.

Ikuti Whatsapp Channel Republika