REPUBLIKA.CO.ID JAKARTA -- Pengusaha berharap kisruh antar lembaga-lembaga hukum yaitu Kepolisian Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berlarut-larut. Pasalnya, kisruh antar lembaga hukum kian menegaskan adanya ketidakpastian hukum di Indonesia dan berujung pada investor yang melarikan diri dari Indonesia.

Sekretaris Jenderal Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (Gapensi), Andi Rukman Karumpa mengatakan, dunia usaha awalnya optimis dengan stabilitas politik di Tanah Air dan rencana kerja pemerintahan yang baru dalam mendorong investasi dan pembangunan infrastruktur. Namun, munculnya gesekan antar dua lembaga hukum membuat dunia usaha, termasuk konstruksi terhenyak.  

“Konflik yang terjadi kali ini antar lembaga hukum yang paling sentral di negara ini, yaitu KPK dengan Polri,” katanya di Jakarta, Ahad (25/1). 

Akibatnya, pengusaha khawatir ini akan mempertegas adanya ketidakpastian hukum di negara ini. Dikhawatirkan lagi, situasi ini dapat berkembang ke ranah politik. Kemudian, kisruh tersebut dapat membuat optimisme investor untuk berinvestasi di Indonesia menjadi rusak.

“Ada banyak perbincangan diantara pengusaha kita, iklimnya sepertinya mundur lagi,” katanya.

Padahal, kata dia, kepastian dan kestabilan hukum dan politik itu menjadi kunci sukses pencapaian target investasi. Untuk itu, Gapensi mengharapkan pemerintah segera menuntaskan kisruh tersebut. “Harus cepat dituntaskan,” katanya.

Memanasnya hubungan Polri dan KPK dimulai dengan penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka KPK. Saat itu, Budi menjadi calon tunggal Kepla Polri. Beberapa saat kemudian muncul foto senonoh yang diduga Ketua KPK Abraham Samad. Selanjutnya, Jumat lalu, Bareskrim Polri menahan Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto.

Ikuti Whatsapp Channel Republika