REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Kinerja direksi badan usaha milik negara (BUMN)  yang dilakukan oleh pemerintah baru bisa dinilai setelah mereka berhasil menjawab semua tantangan dalam lima tahun mendatang.

“Jajaran direksi BUMN harus bisa menjawab tantangan dalam lima tahun kedepan sehingga bisa memberikan keuntungan bagi negara dan kemajuan perusahaan itu sendiri,” tegas pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo, Sabtu (13/12).

Menurutnya, terlalu dini menilai kebijakan yang pemerintah ketika menunjuk direksi seperti Pertamina dan Garuda beberapa bulan ini.

“Kasih kesempatan mereka menunjukan kemampuannya dalam memajukan perusahaan negara tersebut, karena mereka semua profesional yang tidak bisa diragukan kemampuannya,” tegasnya.

Mengenai tepat atau tidaknya jajaran direksi BUMN yang baru ditunjuk tersebut, menurut Agus, baru bisa dinilai setelah mereka kerja minimal selama enam bulan kedepan.

Hal yang sama, Agus cermati dari kinerja Menteri BUMN Rini Soemarno. “Beliau secara manajerial sangat bagus karena pernah menjadi menteri dan pernah menjadi profesioal di swasta,” katanya.

Maka, untuk menilai secara keseluruhan kebijakan yang dikeluarkan oleh Rini Soemarno tidak bisa dari satu sisi belaka, melainkan harus secara keseluruhan. Setidaknya membutuhkan waktu paling cepat satu tahun untuk menilai secara komprehensif.

“Kita baru bisa menilai kebijakan tepat atau tidaknya kebijakan yang diambilnya tidak cukup sebulan atau dua bulan melaikan butuh waktu minimal setahun,” tambahnya.

Agus mengaku mengetahui secara detail mengenai jajaran direksi BUMN yang telah ditunjuk pemerintah untuk menjalankan roda bisnis di perusahaan berplat merah tersebut. Meski demikian, ia mengingatkan kedepan dalam memilih jajaran direksi juga harus diperhatikan tantangan bisnis yang akan dihadapi oleh BUMN itu sendiri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika