Senin 08 Dec 2014 17:02 WIB

Butuh Rp 85,4 Triliun untuk Sokong Program Tol Laut Jokowi

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Investasi di Indonesia (Ilustrasi)
Foto: Wihdan Hidayat/Republika
Investasi di Indonesia (Ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembangunan ekonomi di bidang kemaritiman menjadi fokus utama yang digenjot oleh pemerintah. Salah satu program yang digadang-gadang adalah pembangunan tol laut dan pelabuhan.

Sebagai langkah awal untuk mendukung program tersebut, pemerintah akan meningkatkan kemampuan sejumlah pelabuhan di Indonesia.  Menteri Koordinator Kemaritiman, Indroyono Soesilo mengatakan, ada sekitar lima pelabuhan yang akan ditingkatkan kemampuannya untuk mendukung program tol laut.

Lima pelabuhan tersebut yakni Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno-Hatta di Makassar, dan Sorong. Indroyono menambahkan dari kelima pelabuhan tersebut, dua diantaranya sudah mulai dikerjakan yakni Belawan dan Tanjung Priok.

"Pelabuhan di Makassar akan segera dimulai pembangunannya," ujar Indroyono di Jakarta, Senin (8/12).

Indroyono mengatakan, nilai investasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan lima kemampuan pelabuhan tersebut mencapai 7 miliar dolar AS atau Rp 85,4 triliun. Dana tersebut memang tidak bisa sepenuhnya diambil dari APBN, sehingga pemerintah membuka pintu bagi investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.

Menurut Indroyono, secara keseluruhan pembangunan infrastruktur di seluruh pelosok Tanah Air pemerintah membutuhkan dana sekitar 8 triliun dolar AS.   Sampai saat ini sudah ada sekitar 60 investor dari 20 negara yang ingin menawarkan investasi, salah satunya yakni berasal dari Amerika Serikat.

Indroyono mengatakan, pemerintah bergantung pada investor sebab dana APBN tidak cukup untuk membiayai seluruh proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia. "Untuk menarik investor luar negeri harus diberikan insentif yang menarik agar mereka mau datang, salah satunya yakni dengan kemudahan perizinan," kata Indroyono.

Kemudahan perizinan tersebut sudah mulai dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, yang telah memangkas sekitar 200 perizinan. Menurut Indroyono, hal tersebut merupakan langkah nyata yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, terutama di sektor maritim.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement