REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan memastikan seluruh aktivitas bongkar muat di lintas penyeberangan Ketapang–Gilimanuk saat ini masih berlangsung normal dan tertib. Kendati terjadi kepadatan lalu lintas kendaraan logistik di jalur menuju pelabuhan, situasi ini tidak menggambarkan adanya gangguan layanan pelabuhan secara keseluruhan.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Muhammad Masyhud, menegaskan kemacetan yang terjadi merupakan konsekuensi dari langkah korektif dan antisipatif yang dilakukan pemerintah demi menjamin keselamatan pelayaran nasional, menyusul evaluasi terhadap armada pascainsiden KMP Tunu Pratama Jaya.

“Kami memahami adanya antrean kendaraan di jalan menuju pelabuhan, namun perlu kami tegaskan bahwa hal ini terjadi sebagai bagian dari proses mitigasi risiko untuk memastikan seluruh kapal dalam kondisi laik laut. Keselamatan pelayaran adalah prioritas yang tidak bisa ditawar,” ujar Masyhud dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (17/7/2025) lalu.

Sebagai bentuk tindak lanjut, Ditjen Hubla dengan melibatkan instansi terkait telah melakukan inspeksi menyeluruh terhadap 54 kapal, di mana 45 kapal telah dinyatakan laik laut dan diizinkan kembali beroperasi secara normal. Sementara beberapa kapal eks LCT yang sebelumnya dihentikan operasionalnya telah diberikan dispensasi terbatas, seperti KM Agung Samudra IX, KM Jambo VI, KM Liputan XII, dan KM Samudra Utama, dengan ketentuan hanya kapal dengan temuan ketidaksesuaian minor yang diperbolehkan beroperasi; maksimal 75 persen dari kapasitas muatan, dan tidak mengangkut penumpang maupun kendaraan kecil.

“Kami lakukan pengaturan ketat termasuk pembatasan muatan dan pengawasan terhadap jenis kendaraan. Ini langkah sementara yang terus kami evaluasi secara dinamis sesuai perkembangan di lapangan,” ucap Masyhud.

Hingga pukul 16.00 WIB hari ini, total 25 kapal telah melayani penyeberangan dari Dermaga MB I–IV dan LCM/Bulusan. Pelayanan di dermaga juga dibantu oleh optimalisasi pemuatan truk logistik di buffer zone menggunakan KMP Portlink VII dan KMP Liputan XII. Di Pelabuhan Gilimanuk sendiri, PT ASDP menerapkan kebijakan percepatan waktu sandar (port time) menjadi 15 menit per kapal, baik dengan maupun tanpa muatan. Termasuk penerapan TBB (Tiba–Bongkar–Berangkat) jika diperlukan sesuai kondisi.

Adapun kondisi cuaca cukup mendukung, angin 10 knot dari selatan, dan ombak 0–1 meter turut memperlancar operasional di pelabuhan. Meski demikian, kepadatan kendaraan logistik di jalan raya, terutama dari arah selatan sekitar Terminal Bus Sritanjung menuju Pelabuhan Ketapang, masih terjadi.

“Kami imbau seluruh pihak, termasuk operator dan pengemudi kendaraan logistik, untuk tertib dan mengikuti arahan petugas di lapangan. Ditjen Hubla bersama KSOP, ASDP, dan stakeholder terkait terus melakukan langkah-langkah percepatan normalisasi layanan agar dampak ke masyarakat bisa diminimalkan,” kata Masyhud.

Masyhud meminta masyarakat dan pengguna jasa untuk tetap tenang dan mengikuti informasi resmi dari otoritas pelabuhan. Ditjen Perhubungan Laut memastikan pelayanan penyeberangan akan kembali normal seiring progres verifikasi teknis kapal-kapal yang belum beroperasi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika