REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Dewan Energi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menekankan pentingnya reformasi menyeluruh di pasar modal Indonesia sebagai kunci menjaga kepercayaan investor dan mendukung pertumbuhan ekonomi 2026. Arah kebijakan fiskal, transparansi, dan tata kelola pasar menjadi faktor utama untuk menarik investasi serta memperkuat daya saing nasional.
Mari menyoroti sejumlah dinamika awal tahun ini sebagai alarm bagi pemerintah untuk menjaga disiplin fiskal dan konsistensi reformasi. “Menghadapi arah kebijakan, kita harus lihat akan berkembang di 2026. Saya mulai dengan isu confidence, karena di awal tahun ini Moody’s menurunkan outlook pemerintah dari stable menjadi negatif,” ujar Mari dalam webinar “Outlook Ekonomi di 2026” di Jakarta, Kamis (19/2/2026).
Ia menjelaskan, penurunan outlook tersebut dipengaruhi oleh persepsi risiko fiskal, ketidakpastian kebijakan, serta isu terkait BPI Danantara. Meski demikian, survei Indikator menunjukkan publik masih relatif puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Mari menilai situasi ini harus menjadi momentum bagi reformasi menyeluruh di pasar modal, termasuk implementasi delapan langkah strategis OJK dan pemilihan pimpinan OJK dan BEI secara transparan dan profesional.
“Kita bisa mencontoh India, yang beberapa tahun lalu mengalami capital outflow. Setelah melakukan reformasi serius yang didukung penuh pemerintah, modal kembali masuk dalam jumlah besar dalam dua tahun,” ujar Mari.
Selain itu, Mari menekankan dua agenda penting lain: GovTech dan deregulasi. GovTech memanfaatkan digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi layanan publik, akurasi program pemerintah, dan mengurangi risiko korupsi. Ia mencontohkan pilot project perlindungan sosial di Banyuwangi, di mana masyarakat diverifikasi melalui digital ID agar bantuan sosial tepat sasaran. Program ini direncanakan roll out nasional sepanjang 2026.
Deregulasi, menurut Mari, menjadi kunci menarik investasi, terutama di tengah relokasi rantai pasok global akibat dinamika geopolitik.
“Kalau kita ingin investasi masuk, kita perlu deregulasi, perbaikan iklim investasi, dan mengurangi high cost economy,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika