REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pertumbuhan inflasi dinilai tidak selalu berhubungan dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher), mengatakan terus melakukan upaya mengatasi inflasi KPID (Komite Penanggulaan Inflasi Daerah).
Menurut Aher, inflasi tidak hanya disebabkan kelangkaan barang, supply (persediaan) kurang atau demand (permintaan) naik sehingga menyebabkan kenaikan harga dan inflasi.
"Tapi boleh jadi ada di distribusi barangnya yang kurang," kata Aher seusai menghadiri Rakor bersama Bank Indonesia, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, di gedung BI Bandung, Selasa (11/11).
Oleh sebab itu pihaknya membangun sistem mekanisme informasi antardaerah. Tujuannya untuk mengantisipasi agar harga barang kebutuhan pokok mahal karena tersendat di distribusi.
"Inflasi dalam tataran sangat teknis tidak disebabkan demand dan supply atau karena supply yang kurang dan demand yang naik. Tapi boleh jadi karena transportasi, urusan distribusi, kecelakaan, bencana," jelasnya.
Untuk mengatasi situasi itu pihaknya terus melakukan rapat koordinasi secara berkala untuk memantau gejolak harga, kemudian mencari penyebabnya dan segera diselesaikan.
Aher mengaku telah menyiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko kenaikan harga BBM, salah satunya terkait tarif angkutan umum. Namun, Aher enggan menyebutkan langkah secara spesifik, sebab pihaknya masih akan berkoordinasi dan mengikuti langkah dari pemerintah pusat.
"Sesuatu yang boleh jadi tidak ada di daerah lain, nah itulah yang akan kita lakukan secara khusus di daerah," ujarnya.
Soal kuota BBM, di berharap tidak ada pembatasan, dan tidak ada masalah di lapangan. Pihaknya belum menyiapkan langkah kekurangan stok sebelum ada rencana pemerintah pusat mengurangi stok.
Menurut data Pertamina, kuota BBM bersubsidi per 1 November 2014 tersisa sekitar 6,3 juta kiloliter. Sementara, realisasi penyaluran BBM bersubsidi sampai 31 Oktober 2014 mencapai 39,07 juta kiloliter atau 86,1 persen terhadap alokasi kuota BBM bersubsidi yang disalurkan pertamina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika