REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala pemerintahan yang baru nantinya diharapkan memiliki kepedulian kepada perumahan dan mempertahankan kementerian perumahan rakyat (kemenpera). Real estate Indonesia (REI) meminta agar menteri perumahan yang baru berasal dari kalangan yang memahami industri perumahan nasional.

Harapan itu disampaikan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat DPP) REI, Eddy Hussy dalam sebuah diskusi perumahan Senin lalu. hal itu dibutuhkan guna mempercepat penyelesaian masalah perumahan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Menpera mendatang juga harus memiliki konsep tentang perumahan rakyat, memahami regulasi dan memberikan jalan keluar yang baik atas masalah perumahan yang dihadapi. "REI siap mendukung siapapun menteri yang ditunjuk presiden guna menyelesaikan masalah perumahan," katanya.

REI juga berharap agar presiden menempatkan Kemenpera di bawah koordinasi kementerian perekonomian. Karena industri properti nasional telah memberikan multiplier effect terhadap perekonomian nasional. Bahkan lembaga penelitian ekonomi Universitas Indonesia menyebut ada 175 industri dan jasa yang terkait dengan pertumbuhan industri properti nasional.

Harapan yang sama juga disampaikan ketua umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Anton R Santoso di tempat terpisah.  Anton berharap  menteri perumahan mendatang harus profesional dalam menyelesaikan masalah perumahan.

Menurutnya beban Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk memiliki rumah idaman kian berat.  Rencana pencabutan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Maret mendatang akan kian menyulitkan mereka memiliki hunian yang layak, karena harga rumah akan naik.

Hal itu ditambah dengan harga tanah dan bahan bangunan yang sulit dikendalikan. "Selain Menpera, pemerintah juga harus turun tangan supaya masalah backlog terselesaikan," kata Anton.

Ikuti Whatsapp Channel Republika