Senin 09 Jun 2014 19:31 WIB

Bangun Ekonomi Indonesia, Indonesia Masih Butuh 1,5 Juta Insinyur

Red: M Akbar
PENGURUS BARU PII. Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) yang baru Bobby Gafur Umar (tengah) dan Wakil Ketua Umum Hermanto Dardak (kanan), melakukan salam komando dengan Ketua Umum PII periode 2009-2012 Said Didu usai pemilihan pengurus baru PII pe
Foto: ANTAR/Audy Alwi
PENGURUS BARU PII. Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) yang baru Bobby Gafur Umar (tengah) dan Wakil Ketua Umum Hermanto Dardak (kanan), melakukan salam komando dengan Ketua Umum PII periode 2009-2012 Said Didu usai pemilihan pengurus baru PII pe

REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Bobby Gafur Umar, mengatakan saat ini Indonesia masih membutuhkan 1,5 juta orang insinyur untuk pengembangan dan pembangunan ekonomi.

"Insinyur kita masih sedikit, kita butuh sedikitnya 1,5 juta insinyur untuk pembangunan ekonomi," kata Bobby disela-sela acara Seminar Nasional dan Rakerwil PII Sulsel di Makassar, Senin.

Dia mengatakan, pentingnya pembangunan dan perkembangan ekonomi di negara ini didukung oleh insinyur agar Indonesia tidak menjadi penonton di negara sendiri. Hal itu dikhawatirkan, lanjut dia, karena jangan sampai proyek pengerjaan infrastrusktur dikerjakan oleh sarjana dari Korea atau Cina, Padahal, kata dia, potensi insinyur dalam negeri tidak kalah kemampuannya dengan tenaga asing.

"Khusus dalam kegiatan PII ini, bukan untuk mendukung salah satu Capres, tetapi siapapun yang terpilih nanti, kami memiliki rekomendasi pimpinan lebih fokus memberikan perhatian lebih pada ekonomi dan pembangunan yang bernilai tambah," katanya.

Berkaitan dengan hal tersebut, dia mengatakan, pada Rakernas PII ini juga akan melahirkan poin-poin rekomendasi untuk presiden terpilih ke depan. Dia juga memberikan apresiasi positif pada PII Sulsel yang memiliki 24 cabang. Ini merupakan cabang terbanyak ke dua, setelah daerah di Jawa.

Khusus PII Sulsel, akan memberikan lima poin penting sebagai rekomendasi untuk diberikan pada kepemimpinan periode 2014 - 2019. Salah satu dari poin itu adalah meningkatkan produksi dalam negeri dan menekan pengiriman bahan baku ke luar negeri.

sumber : antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement