REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK — Rencana pemerintah terkait kebijakan redenominasi rupiah mendapat tanggapan beragam dari warga. Kebijakan untuk menyederhanakan nominal sebanyak tiga angka dari belakang (contoh Rp 1000 menjadi Rp 1) seperti yang tercantum dalam PMK Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2025–2029 tersebut mengundang kekhawatiran para pelaku usaha.
Jefri, pedagang sayuran di Pasar Citayam, Depok, mengaku belum mendapatkan informasi mengenai rencana redenominasi rupiah. Dia mengaku belum pernah mendengar rencana kebijakan tersebut dari pemerintah.“Nggak tahu sih saya,"ujar dia kepada Republika, Selasa (11/11/2025).
Saat ditanya pendapatnya tentang kebijakan tersebut, Jefri mengaku tidak setuju. Dia khawatir adanya penyederhanaan pada rupiah bisa mempersulit transaksi. Ia juga menambahkan, proses adaptasi tidak akan sederhana. Terlebih, masyarakat perlu membiasakan diri dengan nominal baru yang lebih kecil. “Nggak mas bakal ribet jadinya, bakal gak terbiasa (sulit menyesuaikan), takut lupa juga,"kata dia.
Sementara itu, Jamal pemilik toko kelontong di area yang sama, mengaku baru saja mendengar tentang rencana redenominasi melalui berita. Dia belum mendengar langsung informasi langsung dari pemerintah.“Baru denger-denger dan baru liat-liat aja di berita,"kata dia.
Jamal masih belum bisa memberikan pendapat apakah setuju atau tidak dengan rencana redenominasi ini. Dia pun memilih untuk mengikuti saja kebijakan tersebut.“Saya mah gak bisa bilang setuju atau gak setuju sih, gimana pemerintah aja,"tambah dia.
Jamal percaya tidak akan terlalu menemukan kesulitan yang signifikan dalam beradaptasi selama mereka mau untuk belajar.“Yaa kayanya gak susah, belajar aja, ga bakal susah kalau mau belajar,"kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika