REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Persatuan Insinyur Indonesia (PII) akan menggelar kongres tiga tahunan di Jakarta, 11-12 Desember 2015. Kongres ini akan memilih wakil ketua umum PII untuk masa bakti 2015-2018,
Ketua Tim Seleksi Calon Wakil Ketua Umum PII, Dr Ir Bambang Setiadi MS IPU mengatakan, berbeda dengan organisasi-organisasi lain, Kongres PII bukan memilih ketua umum, tapi memilih wakil ketua umum. Wakil ketua umum yang terpilih nantinya akan otomatis menjadi ketua umum pada periode berikutnya.
“Jadi sebenarnya toh kita memilih ketua umum periode mendatang juga, hanya saja dia akan menjabat sebagai wakil dulu,” ujar Bambang Setiadi dalam siaran pers di Jakarta, Senin (19/10).
Bambang menambahkan, dengan cara ini, wakil ketua umum yang terpilih memiliki waktu untuk mengenal secara dalam tantangan-tantangan yang dihadapi serta mempelajari operasional organisasi dengan baik sebelum akhirnya menjadi orang nomor satu di kepengurusan berikutnya. “Semacam on-the-job training dulu-lah.
“Jadi, begitu menjabat (sebagai ketua), dia tidak perlu adaptasi lagi dan bisa langsung tancap gas,” papar Bambang. Menurut Bambang, saat ini sudah ada beberapa nama yang masuk ke panitia seleksi. Mereka berasal dari kalangan akademisi, profesional di korporasi nasional, dan latar belakang lain. “Pada saatnya akan kami umumkan secara resmi,” kata Bambang.
Bambang menambahkan, pihaknya masih dalam proses penerimaan calon. “Siapapun yang merasa sesuai kriteria dengan yang telah kami tetapkan silakan mendaftar. Kami perlu Insinyur Indonesia terbaik untuk memimpin PII di masa depan,” ungkapnya.
Pemilih merupakan insinyur anggota PII dari seluruh Indonesia, diwakili oleh pangurus cabang dan wilayah yang akan hadir pada hari pemilihan 11 Desember mendatang. Diperkirakan oleh Bambang, sekitar 400 orang anggota akan mengikuti pemungutan suara dalam acara kongres.
Lebih lanjut, Bambang Setiadi yang juga baru saja terpilih menjadi Ketua Dewan Riset Nasional (DRN) ini mengatakan bahwa kepengurusan PII yang baru nanti diharapkan dapat segera membantu pemerintah menuntaskan aturan teknis Undang-undang (UU) Keinsinyuran, dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP).
“UU-nya sudah ada sejak tahun lalu, berkat dorongan pengurus PII yang sekarang. Nah, pengurus yang akan datang harus menciptakan quick win dengan melakukan dukungan lebih aktif kepada pemerintah, sehingga PP-nya bisa cepat diterbitkan,” pungkas Bambang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika