REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Defisit APBN dikhawatirkan melampaui 3 persen. Kementerian Keuangan berencana melakukan pemangkasan anggaran yang mencapai Rp 100 triliun pada 86 kementerian/lembaga (K/L) tahun ini. Menteri Perdagangan M Lutfi mengatakan, pengurangan anggaran sebaiknya tidak dilakukan pada subsidi pupuk.
"Ini sudah dipotong Rp 2 triliun. Kalau dipotong lagi bahaya," ujar Lutfi ketika ditemui di sela-sela Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) V TPID, Rabu (21/5).
Lutfi mengatakan pihaknya dapat memahami perihal pemotongan anggaran tersebut. Menurutnya, yang menjadi isu utama yaitu terdapat beberapa hal yang harus dilihat bersama-sama secara lebih arif.
Distribusi pupuk merupakan tanggung jawab kementerian perdagangan. Jika pupuk bersubsidi ini harganya tidak disesuaikan akibat pemotongan anggaran kementerian/lembaga, maka akan berdampak panjang ke depan. "Apalagi kalau subsidi pupuknya dikurangi. Dampaknya akan lebih panjang lagi," ujar Lutfi.
Sebelumnya, defisit dalam APBN 2014 dipatok sebesar 1,69 persen atau sebesar Rp 175,4 triliun. Penyebab tingginya defisit adalah anggaran belanja subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang melonjak Rp 74,3 triliun menjadi Rp 285 triliun.
Menteri Pertanian Suswono mengatakan, masalah pupuk adalah masalah darurat. Pasalnya, volume pupuk berkurang dari 9,5 juta ton menjadi 7,7 juta ton karena kenaikan HPP di pabrik pupuk. "Ini harus segera dicarikan solusi. Apakah menaikkan HPP atau ada tambahan anggaran," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika