REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Lebih dari seribu petani protes di luar kantor pemerintah Thailand, Senin (10/2). Mereka protea atas negara yang enggan membayar beras yang dibeli dengan skema subsidi. Namun pemerintah berdalih mengakui hal tersebut dan sedang berjuang untuk memberikan dana.
Program subsidi beras merupakan kebijakan dari Perdana Menteri Yingluck Shinawatra yang meraih kekuasaan pada tahun 2011. Majunya dia sebagai perdana menteri berkat bantuan jutaan penduduk desa termasuk petani. Namun kini kekuasaannya tengah terancam dengan gagalnya mewujudkan program tersebut.
"Jangan menipu petani, Yingluck. Jika Anda tidak bisa mengelola negara maka mundurlah. Banyak yang lebih mampu memimpin di luar sana," teriak salah seorang petani melalui pengeras suara.
Pasukan tentara terlihat berjaga di balik pagar kawat berduri di luar kantor Kementerian Pertahanan, Bangkok Utara. Para pengunjuk rasa anti-pemerintah mencoba untuk mengusir Yingluck dari kantor sejak November lalu.
Sekitar 30 perwakilan petani diizinkan bertemu dengan Menteri Perdagangan Niwatthamrong Bunsongphaisan dan Menteri Keuangan Kittirat Na-Ranong. Sekitar setengah jam pertemuan berlangsung belum terlihat adanya perubahan.
"Kami akan merebut gudang beras pemerintah di seluruh negeri sehingga pemerintah tidak bisa menipu kita lagi," kata Kittisak Ratanawarahal, demonstran dari Jaringan Petani Utara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
