REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan sistem audit secara elektronik atau e-audit memperkuat pengawasan keuangan negara seiring dengan semakin besarnya anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) maupun aset-aset BUMN.
Presiden SBY mengatakan hal itu saat itu memberikan sambutan seusai menyaksikan penandatanganan Komitmen Bersama 'Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Negara' yang dilakukan oleh BPK dan Pemerintah di Jakarta, Rabu (22/1).
Komitmen bersama tersebut ditandatangani Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Purnomo dengan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri BUMN Dahlan Iskan, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Manteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar dan Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto.
Presiden mengatakan, anggaran APBN yang terus meningkat dan kini mendekati Rp 2.000 triliun dengan alokasi untuk daerah mencapai Rp 600 triliun. "Kalau ada kebocoran satu persen saja, itu sudah Rp 20 triliun, kalau ada korupsi setara dengan 10 persen jumlahnya sudah Rp 200 triliun rupiah," katanya.
Untuk itu, penggunaan pengawasan manual akan menyulitkan untuk melacak dan mengetahui penggunaan uang negara. "Sehingga perlu pengawasan yang bukan manual dan sekarang ada e-audit di BPK," katanya.
Penguatan pengawasan melalui e-audit menurut Presiden merupakan tindakan dini dalam pencegahan korupsi yang seharusnya juga dihargai oleh media massa. "Sekali lagi pencegahan, kalau uangnya terlanjur sudah keluar, prosesnya panjang, dan uangnya sulit kembali," katanya.
Presiden dalam kesempatan itu juga mengatakan, sejak 2007, pemerintah melakukan penghapusan rekening liar dan aset-aset negara. Dari 46.586 rekening yang ditangani, maka 9.294 rekening ditutup dan saldo diserahkan ke kas negara Rp 7 triliun 108 miliar dan 11 juta dolar AS lebih.
Ketua BPK Hadi Purnomo dalam sambutannya mengatakan, pihaknya terus memperbaiki dan meningkatkan pusat data BPK dan e-audit. Menurut Hadi, sejak inisiatif pembangunan pusat data guna mendukung e-audit pada 2010 digulirkan, pihaknya telah melakukan 757 penandatanganan nota kesepahaman untuk akses data rekening dengan pengelola keuangan negara baik pemerintah pusat, pemeritah daerah dan BUMN.
Ia menambahkan, saat ini Rp 4.000 triliun lebih uang negara yang perlu diawasi penggunannya baik dari APBN, APBD maupun BUMN.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
