REPUBLIKA.CO.ID, MANADO -- Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bidang Perbankan, Nelson Tampubolon mengatakan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang baik harus miliki modal minimal Rp3 miliar. "Perhitungan modal Rp 3 miliar berdasarkan tingkat efisiensi paling optimum dari sebuah BPR," kata Tampubolon di sela rapat kerja nasional (Rakernas) Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) di Manado, Jumat (18/10).
Tampubolon mengatakan, modal Rp 3 miliar, memang belum menjadi suatu keharusan BPR, tetapi sebaiknya pengelola mengupayakan di angka tersebut, karena dampaknya pada BPR itu sendiri. "Memang belum ditetapkan di angka tersebut, tetapi kalau ingin mendapatkan bank yang efisien harus diupayakan modalnya minimal Rp 3 miliar," kata Tampubolon.
Dalam tahap awal, kata Tampubolon, OJK dalam tahap awal belum akan mensyaratkan minimum modal Rp3 miliar, tetapi kalau ingin BPR menjadi lembaga keuangan yang tangguh harus memperhatikan sisi permodalan tersebut. "Kalau sampai modal BPR sudah mencapai Rp 3 miliar, menurut perhitungan, maka bank tersebut dapat membangun infrastruktur, memberdayakan sumber daya manusia serta membangun perbankan yang berkualitas," kata Tampubolon.
Dari sekitar 1600 BPR yang ada di Indonesia saat ini, kata Tampubolon, masih ada 11 BPR yang modalnya kurang dari Rp 1 miliar. "Itu berdasarkan data BI, masih terdapat 11 BPR dengan modal rendah, di bawah Rp 1 miliar," kata Tampubolon.
Ketua Umum Perbarindo, Joko Suyanto mengatakan, perkembangan BPR di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan atau tren positif. "Industri BPR tumbuh signifikan, per Agustus 2013, dari sisi aset tumbuh 19,54 persen atau mencapai Rp 73,86 triliun, sementara kredit capai Rp 57,63 triliun atau naik 19,54 persen, dana pihak ketiga (DPK) Rp 59,73 triliun, naik 19,10 persen dibandingkan tahun sebelumnya(YoY)," kata Joko.
Sementara jumlah nasabah yang terlayani BPR hingga Agustus tahun ini sudah mencapai 13.044.567 rekening atau naik 0,72 persen secara YoY.
Ikuti Whatsapp Channel Republika