REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengumumkan paket kebijakan ekonomi untuk menjaga perekonomian nasional dari dampak perubahan kebijakan ekonomi global. Paket kebijakan ekonomi yang terdiri dari empat paket utama itu diumumkan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di Kantor Presiden di Jakarta, Jumat (23/8).
Pertama, terkait upaya memperbaiki neraca transaksi berjalan dan menjaga nilai tukar rupiah. Untuk mewujudkan itu, menurut Hatta, pemerintah telah menyiapkan empat tindakan yaitu mendorong ekspor dan memberikan tambahan pengurangan pajak untuk ekspor padat karya yang memiliki ekspor minimal 30 persen dari total produksi, menurunkan impor minyak dan gas dengan mendorong penggunaan biodiesel, menetapkan pajak impor barang mewah dari sekarang 75 persen menjadi 125 - 150 persen, dan memperbaiki ekspor mineral dengan memberikan relaksasi kuota.
Paket kedua ditujukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Pemerintah, kata Hatta, akan memastikan defisit fiskal tetap berada pada kisaran aman 2,38 persen serta penambahan pengurangan pajak untuk industri padat karya.
Sementara itu, paket ketiga terkait dengan upaya untuk menjaga daya beli masyarakat dan tingkat inflasi. Pemerintah, lanjut Hatta, akan bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) terkait inflasi. Sedangkan untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah berkomitmen untuk mengubah tata niaga sejumlah komoditi yang harga di pasarannya mudah terganggu.
Sedangkan paket terakhir atau keempat adalah upaya untuk mempercepat investasi. Pemerintah, ujar Hatta, akan antara lain menyederhanakan perizinan dengan mengefektifkan fungsi pelayanan terpadu satu pintu dan menyederhanakan jenis-jenis perizinan yang menyangkut kegiatan investasi.
Selain itu, lanjut Hatta, pemerintah juga akan mempercepat revisi peraturan daftar negatif investasi (DNI), mempercepat investasi di sektor berorientasi ekspor dengan memberikan insentif, serta percepatan renegosiasi kontrak karya pertambangan. Paket kebijakan ekonomi itu kemudian diharapkan dilaksanakan oleh seluruh pihak terkait untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tidak jauh meleset dari target.
Ikuti Whatsapp Channel Republika