REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Indonesia menyatakan, investasi di Indonesia kurang diminati oleh swasta. “Swasta kurang berminat untuk investasi di Indonesia karena membutuhkan investasi yang besar, dan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam pembiayaan infrastruktur terbatas,” ujar Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Indonesia Bambang Brodjonegoro saat forum diskusi dengan sub tema 'Dukungan dan Sinergi Kebijakan antar Kementerian dalam Tahapan Pembangunan Industri Nasional' di Jakarta, Senin (24/6).

Selain itu, lanjutnya, investasi di Indonesia memiliki resiko tinggi dengan imbal hasil investasi yang rendah antara lain energi ramah lingkungan, infrastruktur dasar daerah, dan pengelolaan fasilitas dana geothermal. Untuk alternatif pembiayaan, Bambang menyebutkan Souverign Wealth Fund (SWF) sebagai kendaraan finansial yang dimiliki oleh negara yang memiliki atau mengatur dana publik dan menginvestasikannya ke aset-aset yang luas dan beragam.

Dia menambahkan, SWF sebagai tabungan negara yang diinvestasikan untuk tujuan investasi. “SWF memiliki fungsi stabilisasi, investasi, dan tabungan,” kata Bambang.

Adapun sumber dana SWF berasal dari dua hal yaitu hasil sumber daya yang tidak dapat diperbarui seperti minyak dan gas. Kemudian sumber yang kedua yaitu dana berupa aset keuangan seperti saham, obligasi, properti, logam mulia, dan instrumen keuangan.

“Sumber pendanaan SWF di Indonesia tidak bergantung pada komoditas ataupun surplus cadangan devisa resmi, tetapi pendanaannya work closely dengan pemerintah Indonesia dengan menciptakan dana terpisah untuk menangani proyek yang berkaitan dengan infrastruktur dan lingkungan,” paparnya.

Bambang mengungkapkan, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebagai cikal bakal SWF Indonesia. Dijelaskannya lembaga ini dibentuk dengan tujuan untuk mengakomodir bentuk dan jenis investasi yang selalu berkembang sesuai kondisi perekonomian dunia. Lembaga ini fokus pada investasi pembangunan infrastruktur yang merupakan salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan dipandang sebagai lokomotif pembangunan nasional dan daerah.

“PIP juga menjadi katalis dalam keterlibatan pihak swasta bersama pemerintag dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia,” tambah Bambang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika