REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Kadin Jawa Barat, Agung suryamal mengatakan, dalam organisasi suatu kepengurusan, terkadang ada dinamika. Menurutnya hal itu baik untuk arah yang lebih positif.

Namun, dinamika yang terjadi akhir-akhir ini dalam tubuh Kadin, menurutnya sudah terlalu jauh ke arah yang negatif. Sehingga diharapkan kalangan dunia usaha tidak terpengaruh dan membuang-buang waktu, karena banyak tantangan ekonomi yang harus dihadapi dan menjadi menjadi perhatian bersama.

"Kami meminta Kadin pusat untuk melakukan tindakan dan langkah-langkah yang tegas dengan pemberian sanksi siapapun pelakunya baik itu dari dalam kadin provinsi maupun dewan pertimbangan pusat," ujar Agung dalam Rapat Koordinasi Kadin Pusat dan Daerah yang dilakukan Kadin Indonesia, Kamis (25/4) malam.

Senada dengan Agung, Ketua Kadin Aceh Firmandez mengatakan, pihaknya meminta kadin pusat untuk menindak tegas kepada para pimpinan kadin daerah yang mendukung Munaslub. Sebab, sebenarnya Kadin-kadin provinsi sudah membuat mandat secara tertulis untuk menolak adanya munaslub.

"Lagipula pembentukan Forum Ketua Umum Kadin Provinsi yang diatasnamakan oleh pendukung munaslub sebenarnya belum pernah terbentuk dan perlu dipertanyakan," ujarnya menegaskan.

Dewan Pertimbangan Kadin DIY, Soekamto menjelaskan, pemberhentian Nur Affandi sebagai Ketua Kadin Provinsi DIY, sebagai salah satu pemicu diadakannya Munaslub saat itu, semata-mata karena kesepakatan Kadin Kabupaten/Kota se-Yogyakarta. "Jadi, daerah Jogya mengharapkan tidak ada istilah munaslub, dan kepengurusan Kadin Pusat harus dituntaskan hingga periode 2015 nanti," ungkapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika