REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, berencana akan menata ulang distribusi solar subsidi guna memastikan penyaluran yang lebih tepat sasaran.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham mengatakan, kebijakan tersebut diambil bagian dari perintah Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan penataan di segala bidang.
Idrus menjelaskan, salam rapat kerja nasional (Rakernas) DPP Partai Golkar, Bahlil telah menyampaikan komitmennya menindaklanjuti arahan Prabowo.
Menurutnya, penataan tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan karenanya harus ditindaklanjut.
"Itulah sebabnya Bung Bahlil Lahadalia di samping ya dirinya selaku menteri ESDM telah mengambil kebijakan bahwa setelah mengatur, menata pendistribusian gas melon ini akan dilanjutkan dengan penataan tentang BBM utamanya dengan solar," kata Idrus saat menghadiri acara pelantikan Pimpinan Pusat Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) di Hotel Borobudur Jakarta pada Selasa (11/2/2025).
Idrus menjelaskan bahwa Bahlil memahami bahwa untuk melakukan penataan pasti akan mendapatkan reaksi dari berbagai pihak.
"Meskipun beliau sendiri mengakui bahwa mungkin nanti ada juga reaksi tetapi itu bukan persoalan," ujarnya.
Namun, dia menegaskan bahwa Bahlil telah menunjukkan sikap nasionalisme dan patriotismenya ketika pelarangan pengecer menjual elpiji 3 kg mendapatkan penolakan.
Menurut Idrus, Bahlil merupakan sosok pemimpin yang bertanggung jawab tidak melempar kepada pihak lain.
"Beliau sudah menunjukkan dengan jiwa patriotismenya, dengan nasionalismenya untuk kepentingan rakyat apapun resikonya akan dihadapi. Ya itu Pak Bahlil sudah seperti itu tanggung jawab tidak melempar kepada yang lain," tegasnya.
Selain itu, dia mengungkapkan bahwa Bahlil juga sudah menginstruksikan seluruh kader Golkar yang membantu di Kabinet Presiden Prabowo agar menginventarisir persoalan masyarakat sesuai tugasnya masing-masing.
"Karena apapun kebijakan yang kita ambil Harus orientasinya kepada rakyat. Tuntutan rakyat harus dipenuhi dan ini menjadi instruksi kebijakan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto," ungkap Idrus.
Ikuti Whatsapp Channel Republika