REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ekonomi dan Sosial untuk Asia dan Pasifik (UN-ESCAP) baru saja merilis hasil survei terbaru mereka mengenai kondisi Sosial Ekonomi Asia dan Pasifik 2013.
Survei bertema Kebijakan Ekonomi Makro Berpandangan Kedepan bagi Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan ini menawarkan kebijakan-kebijakan ekonomi makro yang dapat memainkan peranan penting dalam mengarahkan kawasan menuju jalur pertumbuhahn yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Untuk meraih pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, UN-ESCAP merekomendasikan enam paket kebijakan untuk pemerintah-pemerintah di kawasan Asia dan Pasifik. "Semua partisipan di sektor informal harus mendapatkan jaminan kerja selama 100 hari per tahun," ujar Direktur CAPSA-ESCAP, Katinka Weinberger kepada pers di Jakarta, Kamis (18/4).
Usulan yang kedua adalah pensiun yang bersifat universal dan non-iuran untuk semua yang berusia 65 tahun atau lebih yang nilainya sama dengan garis batas kemiskinan saat itu. Selanjutnya adalah pemerintah direkomendasikan untuk memberikan manfaat bagi semua orang yang memiliki cacat fisik dan memberikan wajib belajar universal di sekolah dasar sebelum atau pada 2020 dan pendidikan menengah sebelum atau pada 2030. Usulan terakhir adalah akses energi bagi semua.
"Sebagian besar negara dapat membiayai sendiri dengan memperluas basis pajak, rezim pajak yang lebih progresif, administratif pajak yang efisien dan memberantas korupsi," papar Katinka.
Ditemui di kesempatan sama, Direktur Eksekutif Kebijakan Moneter BI, Dody Budi Waluyo, mengatakan bank sentral akan mendukung pertumbuhan dan melindungi rakyat yang berada di bawah garis kemiskinan dengan menjaga harga bahan pangan. Kebijakan ini diharapkan dapat mempertahankan daya beli masyarakat miskin.
BI juga akan melindungi nasabah perbankan dengan mendorong stabilitas sistem keuangan. "Tabungan swasta adalah kunci untuk pendanaan pembangunan dan investasi," ujar Dodi. Ia menambahkan, kawasan Asia dan Pasifik membutuhkan satu paket agenda pembangunan yang baru yang fokus pada meningkatkan efiensi dan inovasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika