REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) mendata masih banyak bank-bank umum yang memberlakukan margin bunga bersih atau net interest margin (NIM) di atas lima persen. Bank-bank umum swasta nasional non devisa masih mencatat NIM rata-rata 8,84 persen, bahkan ada yang di atas 10 persen.

Hal ini membuat BI dalam waktu dekat akan mengeluarkan surat edaran (SE) untuk memperjelas Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/26/2012 tentang multiple lisence. Intinya, akan ada sejumlah insentif dan disinsentif bagi bank yang mau berkomitmen menurunkan NIMnya.

Rencana BI tersebut direspon positif oleh pelaku perbankan. Bank Mega misalnya, secara bertahap berencana untuk menurunkan level NIMnya tahun ini. "Jika akhir 2012 NIM perusahaan mencapai 6,5 persen maka tahun ini menjadi 6,1 persen," kata Direktur Operasi dan Teknologi Bank Mega, Joseph G Godong di Jakarta akhir pekan lalu.

Tahun ini, Joseph memprediksi akan terjadi pergeseran suku bunga karena semakin banyaknya aturan ketat BI. Jadi, NIM dipastikannya akan turun. Apalagi, BI mewajibkan bank mulai tahun ini menaikkan secara bertahap penyaluran kreditnya ke sektor UMKM yang selama ini pemainnya terbatas. Artinya, akan ada tambahan suplai di pasar dan harga akan turun, disusul penurunan NIM dan suku bunga.

Direktur Bisnis dan Pengembangan Bank Mega, Kostaman Thayib mengatakan salah satu cara perusahaan menurunkan suku bunga tahun ini adalah memperbesar nasabah primanya yang terhimpun dalam Mega First. "Tahun ini, Mega First diharapkan tumbuh 41 persen," katanya.

Jumlah nasabah Mega First Bank Mega sepanjang 2012 mencapai 10 ribu orang. Tahun ini pertambahannya diharapkan mendekati 20 ribu orang. Kostaman mengatakan jika nasabah prima bertambah, maka deposan yang terbentuk bukanlah deposan institusi, melainkan deposan individu yang tidak terlalu 'ngotot' meminta suku bunga tinggi.

Jika suku bunga turun, kata Kostaman, maka pendanaan (funding) akan lebih stabil. Saldo rata-rata nasabah Mega First berkisar satu miliar hingga dua miliar rupiah saja, dibandingkan deposan institusi yang menaruhnya hingga ratusan triliun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika