REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengancam mencopot 11 direksi BUMN. Langkah itu akan diambil mantan direktur PLN tersebut bila perusahaan negara itu masih mengajukan penyertaan modal negara (PMN) pada pemerintah.
"Saya kaget, ternyata ada beberapa BUMN yang mengusulkan untuk dapat PNM. Saya langsung tegaskan dan putuskan, saya minta Dirut mencabut permintaan itu. Kalau tidak akan saya ganti," ujarnya kepada wartawan, Selasa (26/2).
Ia mengatakan direksi yang meminta PNM menunjukkan ketidaksanggupan dirinya untuk menjalankan perseroan. Menurut dia, direksi tak sanggup mencari jalan keluar mengatasi kesulitan keuangan di perusahaan masing-masing.
"Sakit nggak sakit, saya tidak peduli kondisinya," katanya lagi. Dahlan menegaskan keputusan pencabutan permintaan PNM harus dilakukan Rabu (27/2) besok.
Adapun 11 BUMN tersebut, antara lain, Perum Prasarana Perikanan Indonesia (Persero), PT Boma Bisma Indra (Persero),PT Pertani (Persero). Lalu, Batan Tek (Persero) dan PT Dok & Perkapalan Tanjung Priok (Persero).
Ada pula, PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), Perusahaan Umum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara, PT Permodalan Nasional Madani (Persero), PT Hutama Karya (Persero). Lalu, PT Barata Indonesia (Persero) dan PT Industri Kereta Api Indonesia.
Sebenarnya dalam data BUMN terdapat dua perusahaan lagi yang mengajukan PMN, yakni PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) dan Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia. Namun, keduanya sudah dicatat dalam APBN.
Sementara itu, di kesempatan yang sama Dahlan mengaku bakal menggabungkan sejumlah BUMN. BUMN teknologi, yakni PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) akan digabung dengan PT Len Industri (LEN).
Penggabungan juga akan dilakukan dua perusahaan konstruksi. Ia mengatakan akan memerger PT Surveyor Indonesia dan PT Sucofindo.
"Inti dan Len akan konsolidasi, seperti Sucofindo dengan Surveyor Indonesia. Polanya sama," katanya. Selain memiliki kemiripan, ia percaya penggabungan ini diharapkan membuat perusahaan mendapat proyek lebih besar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika