REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komite Ekonomi Nasional (KEN) tidak merekomendasikan kenaikan harga BBM kepada pemerintah untuk menekan subsidi energi. Hal ini karena kenaikan harga BBM akan berdampak lebih parah kepada kelompok masyarakat miskin.

Ketua KEN, Chairul Tanjung mengatakan, kenaikan harga BBM akan membuat orang kaya tetap menikmati subsidi. Sementara, orang miskin bisa mendapat dampak yang lebih parah karena menghadapi inflasi. Dengan demikian, ekonomi akan terganggu karena konsumsi menurun. "Kenaikan harga bbm bukan rekomendasi yang baik, tapi perlu ada penghapusan subsidi kepada yang tidak berhak," ujarnya pada seminar KEN, Prospek Ekonomi Indonesia 2013, di Jakarta, Senin (10/12).

Subsidi dinilai masih diperlukan untuk Indonesia. Tapi subsidi hanya perlu diberikan kepada masyarakat miskin dan hampir miskin. "Orang kaya tidak layak disubsidi," ujarnya  Sasaran subsidi seharusnya adalah masyarakat, bukan pada barang. Jika subsidi diberikan pada barang, orang kaya pun akan memanfaatkan subsidi.  "BBM bersubsidi mayoritas diberikan kepada pemakai kendaraan pribadi. Kalau pakai mobil pribadi jelas tidak miskin. Karena itu subsidi pada mobil pribadi tidak tepat," ujarnya.

Menurutnya, subsidi bisa tetap diberikan. Namun, perlu ada pelarangan mobil pribadi memakai BBM bersubsidi. "Harapannya dengan seperti itu, 70 persen subsidi hilang sehingga bisa disalurkan ke sektor yang penting," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika