REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan pasar obligasi domestik saat ini dalam kondisi baik sehingga mengundang para investor dalam negeri untuk berinvestasi dalam surat utang negara.
"Imbal hasil yang menarik, fundamental ekonomi yang kuat dan kebijakan makroekonomi yang 'prudent' (hati-hati, red) membantu menyakinkan masyarakat untuk berinvestasi pada surat utang pemerintah," ujarnya di Jakarta, Kamis (22/11).
Untuk itu, Menkeu mengatakan pemerintah belum perlu menerbitkan surat utang negara hingga akhir tahun karena target pembiayaan melalui penerbitan obligasi hampir memenuhi perkiraan yang telah ditetapkan.
"Semua rencana sudah hampir selesai karena kita sudah menarik dana sampai ke mungkin 99 persen. Yang sisa 1 persen kita hanya akan tunggu kalau seandainya penerimaan negara dari pajak, bea dan cukai, atau penerimaan negara bukan pajak tidak seperti yang kita rencanakan," katanya.
Saat ini, berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi penerbitan surat berharga negara (neto) telah mencapai Rp 158,5 triliun atau 99,4 persen dalam target dalam APBN-P 2012 senilai Rp 159,6 triliun.
Menkeu menambahkan peringkat layak investasi yang diberikan oleh beberapa lembaga pemeringkat internasional sangat membantu dalam memberikan jaminan bahwa obligasi pemerintah saat ini aman dari gejolak krisis.
Hal tersebut terlihat dari minat investor asing terhadap penerbitan Samurai Bond maupun Sukuk Global yang saat ini melebihi permintaan, serta memiliki imbal hasil rendah yang menguntungkan para investor.
"Saya menyambut baik ketika Indonesia baru menyelesaikan samurai bond, sukuk global dan pricingnya betul-betul baik. Bayangkan kalau yield global sukuk bisa 3 persen, itu betul-betul terendah selama ini yang pernah kita alami," ujar Menkeu.
Selain itu, untuk memberikan perlindungan terhadap kepemilikan obligasi dan sebagai antisipasi dalam menghadapi arus modal yang bergejolak, pemerintah juga telah menyiapkan Protokol Krisis Manajemen dan 'Bond Stabilization Framework.'
"Mengelola arus modal tidak mudah, dan ini dialami oleh negara 'emerging market' lainnya. Untuk itu pemerintah telah menyiapkan alternatif untuk antisipasi terhadap krisis global," kata Menkeu.
Menkeu menjanjikan pemerintah akan terus mengelola utang secara 'prudent' dan bertanggung jawab untuk menjaga kepercayaan investor serta menjaga kisaran rasio utang pada angka 23,5 persen terhadap PDB.
"Kita dalam kondisi yang cukup sehat karena rasio utang terhadap PDB ada di kisaran 23,5 persen dan kita akan menjaga supaya pengelolaan utang kita dalam keadaan terus baik," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika