REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah diminta untuk membenahi belanja keuangan negara, terutama pada penyerapan belanja modal. Sementara itu, pemerintah berusaha melakukan percepatan penyerapan anggaran pada kuartal pertama tahun ini.
Anggota Komisi XI DPR-RI, Kemal Stamboel menyatakan, pemerintah harus serius mengatasi permasalahan klasik belanja keuangan negara. “Pemerintah mesti membenahi belanja negara agar lebih efektif dan produktif. Penyerapan belanja modal yang rendah harus segera dibenahi,” ujarnya, Senin (23/1).
Selain itu, perbaikan atas siklus perencanaan APBN pun harus dilakukan agar penyerapan belanja modal bisa lebih efektif. “Kalau perlu kita buat model perencanaan APBN dua tahunan agar belanja modal bisa lebih optimal nantinya,” imbuhnya.
Dia pun menyarankan agar pemerintah segera menerbitkan obligasi infrastruktur untuk membiayai besarnya kebutuhan belanja infrastruktur. Program MP3EI harus segera dieksekusi dengan cepat, jangan hanya menjadi proyek impian saja. Dana di APBN yang tersedia baru Rp 57,3 triliun. Padahal kebutuhannya mencapai Rp 363,5 triliun. Ini perlu segera dicari penyelesainnya.
Naiknya peringkat investasi Indonesia oleh lembaga pemeringkat investasi internasional, Moody’s Rating, setelah lembaga Fitch Rating tentu akan mempermudah Indonesia untuk mendapatkan pendanaan. “Fakta ini menunjukkan bahwa fundamental makro ekonomi kita dianggap cukup baik oleh dunia internasional. Sehingga ini harus menjadi faktor pendorong bagi pemerintah untuk memacu pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi,” saran Kemal.
Pertumbuhan ekonomi 2012 menurutnya, bisa dikejar pada level pertumbuhan potensial sebesar 7 persen. Asalkan pemerintah mampu mewujudkan empat hal penting di tahun 2012 ini. Pertama, pembangunan infrastruktur bisa dilakukan secara efektif dan ekspansif. Kedua, aliran modal investasi asing harus bisa dioptimalkan ke sektor riil dan tidak terkonsentrasi di sektor finansial saja.
Ketiga, pemerintah mampu menjaga stabilitas ekonomi dan politik akibat kebijakan pembatasan BBM pada 1 April mendatang. Dan yang keempat pemerintah harus mampu memperbaiki birokrasi berjalan lebih efektif sehingga belanja negara terserap ke pembangunan-pembangunan yang lebih produktif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
