Selasa 15 Mar 2011 14:18 WIB

Pemerintah akan Bangun Pelabuhan Baru Senilai Rp8.8 T

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah memastikan akan membangun pelabuhan baru untuk tahap pertama senilai Rp8,8 triliun di kawasan Tanjung Priok. "Pembangunan pelabuhan baru ini untuk menghasilkan kapasitas tambahan bagi kelancaran arus barang dan penumpang dan ditargetkan mulai beroperasi pada 2014," kata Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, Sunaryo di Jakarta, Selasa (15/3).

Menurut dia pelabuhan utama Tanjung Priok makin terbatas dan tidak mungkin lagi dikembangkan. Untuk itu, kata Sunaryo, akan dibangun pelabuhan dan terminal baru di Kawasan Kalibaru Utara.

"Tendernya segera digelar, sesaat setelah rencana induknya selesai," katanya kepada pers usai membuka Seminar "The Project of Masterplan Study on Port Development and Logistics in Greater Jakarta Metropolitan Area" di Jakarta, Selasa.

Sunaryo menjelaskan, tender fase pertama proyek tersebut adalah reklamasi pantai dan pembangunan dermaga serta fasilitas pelabuhan lainnya di Kalibaru Utara di atas lahan seluas 77 ha.

"Tender sesuai UU No 17/2008 akan dilakukan oleh regulator. Ini sangat berbeda dengan tender-tender sebelumnya yang dilakukan oleh operator pelabuhan,"katanya.

Oleh karena itu, jika ada operator pelabuhan yang merasa masih berhak melakukan tender dalam pengembangan pelabuhan akan dipersilahkan.

"Namun, jika itu terjadi, berarti Badan Usaha Pelabuhan yang bersangkutan sudah tidak taat azas. Kami pastikan dia tidak akan bisa ikut tender di proyek pelabuhan yang digelar oleh regulator," katanya.

Sunaryo mengatakan, jika proyek fase I pertama bisa diselesaikan dan dioperasikan pada 2014 maka akan ada tambahan kapasitas untuk pengangkutan peti kemas sebanyak 1,9 juta TEUs.

"Jadi, pembangunan infrastruktur baru ini adalah salah terobosan untuk mengatasi hambatan pelabuhan utama di Indonesia, termasuk Priok yakni keterbatasan kapasitas dan peralatan yang dimiliki," katanya.

Sunaryo juga membenarkan bahwa rencana induk pelabuhan Tanjung Priok sebenarnya pernah ditetapkan oleh Menteri Perhubungan pada 2007, tetapi saat itu pertumbuhan kontainer kargo belum meningkat pesat. Sedangkan pertumbuhan peti kemas internasional pada 2009-2010 meningkat pesat menjadi 23 persen dan domestik 26 persen.

Oleh karena itu, pada 2014 diperkirakan akan terjadi stagnasi kontainer kargo akibat keterbatasan fasilitas terminal sehingga diperlukan langkah untuk mengkaji ulang rencana induk Pelabuhan Tanjung Priok tersebut.

"Melalui grant dari JICA, pengkajiannya telah dilakukan dan direncanakan selesai pada April 2011 dan selanjutkan akan ditetapkan oleh Menteri Perhubungan untuk menjadi acuan bagi pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok dan sekitarnya," katanya.

Sunaryo juga menambahkan, dari total fase I Pelabuhan Baru Tanjung Priok di Kalibaru Utara tersebut, sekitar 50 persen merupakan pinjaman lunak dari pemerintah Jepang melalui JICA (Japan International Cooperation Agency).

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement