REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR (bidang pertanian) Ma'mur Hasanuddin mempertanyakan kinerja Bulog dalam menyerap gabah petani. Pasalnya hingga akhir Februari ini, baru 60.000 ton beras dari terserap dari target 3,5 Juta ton beras petani pada 2011.
Menurut Ma'mur di Gedung DPR Jakarta, Senin (21/2), kinerja Bulog dalam menyerap beras petani masih jauh dari harapan. "Dengan minimnya serapan beras petani hingga saat ini, mengindikasikan bahwa Bulog terkesan lebih suka cari untung dari proses impor dibanding bekerja membeli gabah/beras petani," katanya.
Ma'mur menjelaskan bahwa produksi beras petani dalam negeri selama satu tahun, 70 persennya dihasilkan di awal semester. Artinya hingga akhir juni nanti, Bulog harus sudah dapat menyerap beras petani sebesar 2,45 Juta ton.
Namun pada kenyataannya, Bulog baru menyerap 60 ribu ton, yang artinya baru 1,7 persen beras petani yang di serap dari amanat yang diberikan pemerintah. Masa panen raya sekarang ini, ialah pembuktian Bulog, apakah benar lembaga tersebut pro petani dalam negeri atau petani luar negeri, katanya.
Menurut dia, Bulog harus mampu menghapus stigma publik bahwa Bulog adalah berpihak kepada petani, dan bukan hanya sekedar mencari selisih keuntungan dari hasil impor. "Petani kan pihak paling lemah dalam penentuan harga, jika Bulog tidak berpihak kepada petani, maka tengkulak akan mempermainkan mereka," ujarnya.
Sebelumnya pemerintah telah menyiapkan anggaran cadangan risiko fiskal sebesar Rp2 triliun tahun 2011 untuk mendukung kebijakan pangan. Selain itu, Bulog juga diberi keleluasaan untuk membeli beras petani bagaimanapun kualitasnya.
"Jadi tidak ada alasan lagi bagi Bulog untuk tidak mampu menyerap beras petani," kata Ma'mur. "Semester pertama di tahun 2011 ini sebagai ajang pembuktian kepada Bulog yang di hadapkan pada panen raya, apakah lembaga ini berpihak kepada petani atau tidak," ia menambahkan.
Pembuktian ini akan terlihat pada seberapa besar serapan beras petani hingga akhir juni nanti dengan angka patokan mendekati 70 persen atau dibawah 70 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika