REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2011 masih mengalami permasalahan tekanan karena angka subsidi yang besar. Dalam pengarahan pada rapat kerja dengan kepala daerah dari seluruh Indonesia di Jakarta Convention Center, Senin, Presiden mengatakan APBN juga masih dibebani oleh penyerapan anggaran yang belum maksimal sehingga menyebabkan pertumbuhan yang tidak optimal.
Masalah APBN itu adalah salah satu dari beberapa tantangan utama yang menurut kepala negara harus dihadapi pemerintah pada 2011. "Ke depan subsidi harus tepat sasaran. Golongan masyarakat yang mampu mengapa harus disubsidi yang mengurangi pembelanjaan kita?" ujarnya, Senin (10/1).
Kepala negara juga mengingatkan terjadinya inflasi kenaikan harga pangan dan energi dunia masih menjadi masalah utama pada 2011 yang apabila tidak dicarikan pemecahannya bisa berdampak pada kemiskinan dan pengangguran. Selain itu, pemerintah juga harus fokus pada masih kurangnya infrastruktur termasuk energi listrik untuk memenuhi pembangunan.
Termasuk masalah yang masih dihadapi pemerintah pada 2011, menurut Presiden, adalah masih terjadi persoalan perizinan dan kepastian hukum yang menghambat investasi di seluruh Indonesia. "Oleh karena itu saya minta pemerintah daerah, DPRD, semua pihak, mari kira pastikan kepastian hukum betul-betul tegak," ajaknya.
Presiden dalam pidatonya di hadapan seluruh kepala daerah, anggota Kabinet Indonesia Bersatu II, serta seluruh Kapolda di tanah air, juga mengakui masih terjadi penyimpangan dan praktik korupsi baik di pusat dan daerah termasuk di sektor perpajakan yang amat penting bagi negara. "Ingat, kalau tidak benar di perpajakan, penerimaan negara pasti berkurang. Mari kita pastikan penerimaan negara penuh kita dapatkan termasuk penerimaan dari pajak," katanya.
Presiden juga mencatat sejumlah praktik usaha pertambangan dan kehutanan masih merusak lingkungan sehingga meminta para gubernur untuk lebih keras terhadap praktik usaha kehutanan dan pertambangan yang lalai memperbaiki lingkungan. Presiden mengatakan ia akan datang langsung untuk inspeksi ke daerah yang lingkungannya relatif rusak.
Sedangkan masalah lain yang harus dihadapi pada 2011, lanjut dia, adalah fenomena politik uang yang nampak berkembang sehingga apabila dibiarkan akan merusak martabat demokrasi yang ingin ditegakkan. "Ini lonceng kematian bagi demokrasi," ujarnya.
Selain itu, Presiden berpendapat pelayanan kepada rakyat masih harus diperbaiki pada bidang pendidikan, kesehatan, serta pelayanan terhadap kaum marjinal. Masalah perlindungan dan bantuan kepada Tenaga Kerja Indonesia juga menjadi perhatian Presiden pada 2011 karena dinilai masih memiliki kekurangan dan kelemahan mulai dari daerah, pusat, sampai di luar negeri.
Sejumlah daerah dan jajaran pemerintah pusat juga dinilai masih belum memiliki kesiagaan dan kesigapan dalam mengatasi bencana alam. "Para menteri-menteri koordinator bisa kolaborasi supaya tahu inilah tantangan harus kita atasi bersama," ujarnya.
Pada rapat kerja dengan kepala daerah seluruh Indonesia, Presiden memaparkan misi pemerintah pada 2011, yaitu melaksanakan percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan didukung oleh pemantapan, tata kelola, dan sinergi pusat-daerah yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah 2011.
Sedangkan sasaran yang ingin dituju oleh pemerintah adalah pertumbuhan ekonomi 6,4 persen, inflasi 5,3 persen, pengangguran 7 persen, sedangkan angka kemiskinan pada 11,5-12,5 persen. Sasaran itu dicapai dengan sumber daya finansial APBN sebesar Rp1.229,6 trilin atau naik 9,2 persen dibanding APBN 2010.
Ikuti Whatsapp Channel Republika