REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Niatan pemerintah untuk memanfaatkan derasnya aliran modal masuk saat ini dengan memperbesar porsi kepemilikan saham publik salah satunya dengan penawaran saham perdana (initial public offering atau IPO) di perusahaan BUMN dinilai perlu rasionalisasi yang tepat. 

Pengamat ekonomi, Aviliani, mengatakan harusnya pemerintah bisa memberikan rasionalisasi, bahwa penambahan saham publik atau IPO merupakan bagian dari bentuk ekspansi usaha BUMN terkait. "Selama ini banyak yang mengira jika IPO BUMN adalah bentuk melepas aset negara sehingga dananya  masuk kas APBN," ungkapnya saat dihubungi Republika, Ahad (5/12).

Menurutnya, jika momentum derasnya aliran modal masuk ini tidak dimanfaatkan, hal itu dimungkinkan bisa mengakibatkan terjadinya buble asset.

Dia menjelaskan, harusnya pemerintah dapat dengan tepat menjelaskan, jika IPO itu merupakan bagian dari ekspansi bisnis, di mana pada akhirnya perusahaan negara yang melepaskan sebagian sahamnya mendapatkan tambahan dana segar untuk mengolah bisnisnya.

"Sehingga BUMN itu dapat meningkatkan pendapatan dan berdampak baik bagi kinerja usahanya. Dan pemerintah mendapatkan tambahan pemasukan APBN dari dividen yang diperoleh BUMN yang telah listed," jelasnya.

Selain itu, lanjut dia, agar tidak menjadi polemik publik, IPO BUMN juga harus dilihat dari harga saham yang dilepas ke publik. "Nilai wajar saham dari IPO BUMN itu penting, agar tidak dinilai terlalu murah," tegas Aviliani.

Ikuti Whatsapp Channel Republika