REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-–Sebanyak tujuh kesepakatan bisnis penjualan gas pipa, yakni enam perjanjian jual beli gas (PJBG) dan satu head of agreement (HoA) untuk konsumen dalam negeri diteken. “Total nilai penjualan gas yang terkontrak tersebut mencapai US$ 1,879 miliar,” kata Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS), R Priyono, di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Jumat (26/11).
Disebutkan Priyono, penandatanganan dilakukan bersamaan dengan penandatanganan empat kontrak kerja sama (KKS) penawaran langsung wilayah kerja (WK) migas tahap I tahun 2010. Priyono menjelaskan, seluruh volume gas yang terkontrak sebesar 269,9 triliun british thermal unit (TBTU) tersebut akan digunakan untuk meningkatkan pemanfaatan gas bagi kebutuhan domestik, antara lain untuk listrik, industri, pupuk dan petrokimia.
Terdapat tiga kontrak yang pembelinya adalah badan usaha milik daerah (BUMD), yakni Perusahaan Daerah Aneka Usaha (BUMD Kabupaten Sidoarjo), PT. Bumi Wiralodra (BUMD Kabupaten Indramayu), dan PT Petrogas Jatim Utama. Gas yang dipasok ke Aneka Usaha dan Bumi Wiralodra rencananya akan digunakan untuk mencukupi kebutuhan industri dan kelistrikan di sekitar wilayah operasi kedua BUMD itu.
Sedangkan pasokan gas untuk Petrogas Jatim akan mendukung pengembangan gas kota di Surabaya.
“Tiga kesepakatan itu diharapkan dapat membantu pertumbuhan ekonomi di daerah,” kata Priyono.
Dia menjelaskan, BPMIGAS berkomitmen memprioritaskan pasokan gas domestik, termasuk mendorong pemenuhan kebutuhan gas sesuai komitmen kontrak yang telah disepakati. Pihaknya juga mendukung program pembangunan terminal penerima gas alam cair (liquifed natural gas/LNG) oleh Konsorsium Pertamina dan Perusahaan Gas Negara (PGN).
“Adanya terminal terminal LNG tersebut akan memudahkan distribusi gas dari area yang mengalami surplus ke daerah yang defisit,” kata dia. Hadir dalam pertemuan tersebut, Menteri ESDM, Darwin Zahedy Saleh, pejabat Kementerian ESDM, dan pimpinan kontraktor KKS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika