REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nilai potensial Kredit Usaha Rakyat (KUR) bermasalah akibat bencana Gunung Merapi mencapai Rp 60,062 miliar. Namun pemerintah tidak terlalu mengkhawatirkan ancaman kredit macet tersebut karena akan ditangung oleh perusahaan asuransi penjamin.
Rincian kredit bermasalah itu antara lain berasal dari BRI sebesar Rp 37,776 miliar, Bukopin Rp 750 juta rupiah, Bank
Syariah Mandiri Rp 16,165 miliar, BTN Rp 120 juta, BNI Rp 2,996 miliar, Bank Mandiri 1,65 miliar rupiah, dan BPD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebesar Rp 605 juta.
Menurut Menko Perekonomian, Hatta Rajasa, pemerintah masih terus menginventarisir KUR yang bermasalah akibat bencana itu. Namun terpenting bagaimana merangsang mereka untuk bangkit kembali. Sehingga para pengusaha dan pekerja tidak kehilangan sumber-sumber pemasukan mereka. "Apakah akan dihapus semua atau diputihkan semua kredit bermasalah itu, kita belum sampai ke situ, Tapi memang daerah bencan itu perlu di rehabilitasi," ucapanya.
Hatta Rajasa menambahkan saat ini penyaluran KUR sendiri sudah sekitar Rp 11 triliun rupiah. "Pemerintah memiliki dana 18 triliun rupiah untuk untuk KUR, dan realisasi sampai akhir tahun diharapkan minimal Rp 13,1 triliun rupiah," katanya.
Selain menjamin KUR yang sulit ditagih akibat bencana, menurut Hatta, pemerintah juga akan membantu dengan belanja
negara. "Saya sudah mengirim surat untuk percepat belanja pada triwulan IV, dan memprioritaskan ke daerah bencana.Kalau ada belanja modal, perlu perhatian khusus terhadap daerah bencana," tegasnya. Belanja negara, lanjut Hatta, diharapkan mampu memberikan stimulasi ekonomi di daerah bencana.
Ikuti Whatsapp Channel Republika