REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, menegaskan bahwa penurunan subsidi dalam RAPBN 2011 bukan desakan dari Dana Moneter Internasional (IMF).
"Kami bukan mengikuti IMF, IMF tidak bisa mendikte," kata Hatta di kantor Menko Perekonomian Jakarta, Jumat (22/10).
Hatta menjelaskan, dalam menyusun RAPBN pemerintah sudah memiliki roadmap yang jelas mengenai anggaran subsidi, sehingga tidak mungkin sebuah lembaga seperti IMF dapat melakukan intervensi di dalam penyusunan RAPBN.
Sebelumnya, dalam Public Information Notice yang diterbitkan IMF, disebutkan bahwa IMF menyarankan pemerintah Indonesia untuk mengurangi subsidi energi. Reformasi fiskal diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Dengan mengurangi subsidi, pemerintah dinilai akan memiliki ruang fiskal yang cukup untuk pembiayaan infrastruktur atau program kemiskinan.
Laporan itu juga menekankan pentingnya pelaksanaan anggaran yang lebih baik untuk penerapan kebijakan fiskal yang lebih efektif. Selain itu, pemerintah juga harus mengusahakan kenaikan basis pajak dan rasio pendapatan.