REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan akan memeriksa kembali anggaran pengadaan mobil dinas dan notebook dalam RAPBN 2011 yang ditengarai rawan korupsi. "Saya akan cek dahulu mengenai detil kekhawatiran mengenai pengadaan notebook dan mobil dinas. Saya ingin melihat pada area apa yang dikhawatirkan," kata Menkeu di Kantor Menteri Koordinator Perekonomian Jakarta, Senin (18/10).
Menurut Menkeu, pihaknya tengah melakukan pembahasan kembali di tingkat internal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebelum RAPBN 2011 dibawa ke Badan Anggaran DPR-RI. "Kita masih dalam tahapan pembahasan untuk pengesahan RAPBN 2011 yang rencananya 26 Oktober 2010," katanya.
Ia menyebutkan, masukan dari pihak yang menilai anggaran mobil dinas dan notebook perlu diperhatikan karena memang harga satuannya lebih tinggi. "Jadi nanti diperiksa dahulu mengapa harga satuannya lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi riil, maka sebelumnya akan diperiksa dahulu," katanya.
Sebelumnya Koalisi LSM untuk APBN Kesejahteraan menengarai pengadaan mobil dinas dan notebook dalam RAPBN 2011 di Kemenkeu rawan korupsi. Pihak tersebut mencium adanya pemborosan bahkan berpotensi korupsi. "Pengadaan kendaraan dinas sebanyak 3.927 buah senilai Rp 349,117 miliar dan 3.109 notebook senilai Rp 32,5 miliar yang akan diadakan pada APBN 2011 berpotensi korupsi," Ketua Koalisi LSM untuk APBN Kesejahteraan, Yuna Farhan yang juga merupakan Sekjen FITRA.
Yuna menjelaskan, data yang disampaikan merupakan sampel dari beberapa kementerian. Namun, data itu belum keseluruhan kementerian. "Kami kesulitan menghitung potensi kerugian negara, karena ini hanya beberapa kementerian dan ada masalah dalam format anggaran tiap kementerian," jelasnya.
Yuna menambahkan, dalam peraturan Menteri Keuangan, harga mobil dinas untuk pejabat Eselon I maksimal Rp 400 juta. Namun pada temuan timnya, anggaran mencapai Rp506 juta. Sedangkan untuk notebook tercantum dianggarkan Rp 25 juta perbuah, padahal harga di pasaran Rp 15 juta sudah sangat baik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika