REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pemerintah tidak ingin industri minyak kelapa sawit Indonesia diperlakukan tidak fair dalam perdagangan internasional. Karena itu berbagai alasan yang menyudutkan industri Crude Palm Oil (CPO) dalam negeri hendaknya dilakukan secara obyektif.

Demikian disampaikan oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa di kantornya Rabu (8/9) menanggapi diblokirnya sejumlah Industri CPO oleh perusahaan internasional dengan alasan merusak lingkungan.

Hatta membantah jika Industri CPO domestik telah melakukan prosedur tidak benar. Pasalnya setiap izin pengolahan industri kelapa sawit hanya diberikan sepanjang tidak merusak lingkungan. Oleh karena itu, penilaian terhadap standard internasional perlu diterapkan secara obyektif dengan mengundang surveyor atau konsultan independen.

"Kita harus obyektif mengundang surveyor atau konsultan, jangan sepihak. Kita tidak ingin diperlakukan seperti itu karena itu harus dijelaskan," ujarnya.

Bagaimanapun, lanjut Hatta, harga CPO relatif lebih murah, jadi jangan sampai Industri dalam negeri diperlakukan tidak fair. Apalagi, jika isu lingkungan tersebut hanya dijadikan sebagai taktik perdagangan.

Menurutnya pemerintah akan terus mendukung Industri kelapa sawit nasional. Pihaknya melalui Kementrian Perdagangan dan Kementrian Pertanian telah melakukan berbagai kampanye di dunia internasional.

"Kita harus memberi dukungan terhadap industri kita yang tidak melakukan apa yang disampaikan itu, kita berikan penjelasan. Mendag juga melakukan (penjelasan) itu , Mentan pun melakukan kampanye kemana-mana," paparnya.

Sekedar catatan Perusahaan waralaba Burger King resmi melarang anak usahanya membeli minyak kelapa sawit (CPO) dari perusahaan Indonesia yang dituduh merusak hutan hujan. Jaringan makanan siap saji hamburger yang mendunia ini membatalkan kontrak dengan PT Sinar Mas Agro Resources and Technology (SMART)

Ikuti Whatsapp Channel Republika