REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pengamat memandang lonjakan impor merupakan hasil kombinasi kebijakan moneter, perdagangan, dan industri pemerintah yang tidak berpihak kepada perekonomian nasional. ''Pemerintah membiarkan banjirnya hot money sehingga rupiah terus menguat,'' kata ekonom, Hendri Saparini, ketika dihubungi, Senin (30/8).
Hendri memandang, pemerintah memiliki paradigma yang salah dengan melihat penguatan rupiah saat ini sebagai prestasi. Padahal, kata dia, bila menilik Cina, negeri tirai bambu itu justru mempertahankan kebijakan moneter yang melemahkan nilai tukar mata uangnya agar menguntungkan bagi industri nasionalnya yang berorientasi ekspor.
Menurut Hendri, bila penguatan rupiah terjadi lantaran ditunjang peningkatan ekspor, hal itu merupakan hal yang baik. Namun, bila karena banyaknya likuiditas asing yang parkir di dalam negeri seperti sekarang, hanya menghasilkan ekonomi gelembung yang rapuh. ''Apalagi cadangan devisa kita melejit sehingga memudahkan untuk impor,'' katanya.
Direktur Eksekutif ECONIT ini menekankan pentingnya penguatan hambatan nontarif untuk melindungi perekonomian dalam negeri, mengingat hambatan tarif sudah hampir nihil dan moneternya terlampau menguat. ''Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) tidak dimaksimalkan dan senjata yang ada cuma diparkir saja,'' kritiknya.
Sebelumnya, Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai Ditjen Bea Cukai, Susiwijono Moegiarso, mengatakan, terjadi lonjakan impor barang konsumsi dengan skema FTA ini, mencapai 36,46 persen dibandingkan Juni lalu. Sementara itu, bahan baku penolong hanya 8,32 persen dan barang modal 7,2 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika