REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pengamat energi, Nanda Avianto Wicaksono memandang, distribusi tertutup memang sistem ideal bagi pemasaran produk bersubsidi. Hanya saja, dia meragukan efektifitasnya dalam distribusi elpiji tiga kilogram karena belum mapannya data kependudukan Indonesia.

Padahal, menurut Nanda, data kependudukan ini merupakan modal utama dalam pemetaan konsumen yang membutuhkan produk ini. "Yang lebih banyak terdata adalah penduduk menengah ke atas, yang menengah ke bawah tidak semuanya terdata padahal mereka yang membutuhkan. Ini masalah humanisme," katanya ketika dihubungi Republika, Rabu (11/8).

Sistem distribusi tertutup dengan kupon, kata Nanda, rawan penyimpangan dalam pembagian kupon atau kartu subsidi. Karenanya, dia berpendapat, pengurangan disparitas harga elpiji hendaknya tidak dilakukan dengan menaikkan harga elpiji tiga kilogram lantas menambalnya dengan kupon subsidi melainkan dengan menurunkan harga elpiji 12 kilogram.

Menurut Nanda, pemerintah hendaknya menghitung ulang harga keekonomian elpiji per komponen. Dia mengkalkulasi, tingkat harga keekonomian elpiji sesungguhnya lebih rendah dari yang kini dijadikan Pertamina sebagai harga dasar elpiji. Sehingga, penurunan harga elpiji 12 kilogram tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Memang, Nanda mengakui, investasi elpiji lebih tinggi dari Bahan Bakar Minyak (BBM). Terutama, investasi untuk aspek keselamatan. "Misalnya saja soal penyimpanan, drum bisa dipakai untuk storage BBM tapi untuk elpiji harus ada tempat khusus. Safety-nya elpiji memang lebih mahal tapi pemerintah bisa menghitung ulang berapa harga sebenarnya," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika