REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING--Pemerintah daerah di Cina berisiko gagal (default) mengembalikan pinjamannya, demikian tulis media pemerintah Kamis (24/6), menyusul dukungan negara untuk pesta pinjaman pada 2009 bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi. Peringatan dari direktur Kantor Audit Nasional setelah menyoroti perkembangan atas pinjaman yang berlebihan oleh pemerintah daerah untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur dan lainnya.
Beberapa pihak telah mengambil utang lebih dari kemampuan mereka menutupi dengan pendapatan mereka, demikian kata kepala auditor, Liu Jiayi, dikutip oleh China Daily. Berdasar laporan Times Global, tanpa menyebut nama daerah, rasio utang terhadap pendapatan pajak tahunan melebihi 100 persen di tujuh provinsi, 10 kota dan 14 kabupaten.
"Skala ini besar dan menjadi beban yang cukup berat," kata Liu setelah merilis audit anggaran pemerintah tahun 2009. Audit dari 18 provinsi, 16 kota dan 36 kabupaten ditemukan total utang pemerintah mencapai 2,79 triliun yuan (410 miliar dolar) pada akhir 2009. Dari jumlah itu, 1,04 triliun yuan, atau 37 persen dari total utang merupakan pinjaman tahun lalu.
Utang pemerintah daerah di seluruh negeri bisa antara enam triliun hingga 11 triliun yuan, kata surat kabar tersebut, mengutip perkiraan sebelumnya oleh para analis. Gunung utang telah memicu kecemasan di Beijing dari pendanaan krisis bergaya Eropa yang berpotensi menggagalkan ekonomi terbesar ketiga di dunia.
Pada April, pengawas perbankan nasional dilaporkan memerintahkan bank untuk meninjau pinjaman mereka kepada perusahaan investasi pemerintah daerah dan menyerahkan penilaiannya akhir bulan ini. Cina telah keluar dari krisis keuangan global. Namun ongkos untuk itu sangat besar.
Pemerintah telah mengeluarkan paket stimulus empat triliun yuan dan didukung pinjaman bank yang hampir dua kali lipat menjadi 9,6 triliun yuan pada 2009. Itu belum termasuk penerapan berbagai langkah untuk mendinginkan pinjaman dan menetapkan target pinjaman sebesar 7,5 triliun yuan untuk tahun ini.