REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedy Saleh membantah rencana membatasi konsumsi BBM bersubsidi bagi pengendara sepeda motor. Hal ini dinyatakan Darwin setelah mayoritas anggota Komisi VII DPR menolak wacana tersebut dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Kementerian ESDM dengan Komisi VII, Senin (7/6). ''Tidak ada rencana untuk membatasi volume BBM bersubsidi untuk kendaraan roda dua, akan saya nyatakan secara resmi,' kata Darwin di sela-sela RDP.

Menurut Darwin, pada prisnipnya penolakan DPR itu sama dengan penolakan pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM. ''Kami tidak pernah merencanakan pembatasan volume BBM bersubsidi untuk kendaraan roda dua,'' kata Darwin menegaskan.

Yang ada lanjut dia, adalah upaya bersama dari pemerintah, termasuk DPR untuk membatasai volume BBM PSO agar tidak melebihi budget yang sudah disetujui yakni 36,5 juta KL. ''Nah cara-caranya tadi yang dijelaskan. Ada beberapa cara tetapi prinsipnya kita ingin agar mereka yang tidak berhak, yakni kendaraan mewah dan lainnya itu jangan membeli BBM PSO,'' kata Darwin.

Menurut dia, cara-cara ini pada waktunya akan membuat pemerintah merevisi dulu aturan-aturan di tingkat pemerintah yang masih menjadi kendali kita untuk membatasi pihak-pihak yang tidak boleh membeli BBM bersubsidi. Darwin mengungkapkan, hingga saat ini konsumsi BBM bersubsidi membengkak hingga 9-10 persen dari kuota yang ditetapkan dalam APBN-P 2010. Sehingga, perlunya upaya pengendalian BBM bersubsidi.

Selain membatasi supaya tidak lebih dari kuota, Darwin mengatakan, pengurangan tersebut supaya subsidi BBM tepat sasaran. ''Sampai saat ini konsumsi BBM bersubsidi sudah melampaui kuota dalan RAPBN-P 2010, membengkak sekitar 9-10 persen dari kuota.

Makanya perlu dilakukan upaya pengendalian sehingga konsumsi BBM bersubsidi bisa tepat sasaran,'' kata dia.Darwin mengakui, sejauh ini masih ada pihak-pihak yang tidak selayaknya membeli BBM bersubsidi. ''Mereka itu bukan golongan tidak mampu, dan saya pastikan tidak ada pembatasan untuk kendaraan roda dua itu,'' kata Darwin.

Sementara itu wacana pembatasan volume subsidi BBM bagi kendaraan roda dua cukup mendapat reaksi keras dari anggota Komisi VII DPR. Anggota DPR dari Fraksi Demokrat, Soetan Bathugana menyatakan tidak sepantasnya pemerintah membatasi subsidi bagi pengguna kendaraan roda dua.''Jangan salahkan mereka. mereka memakai motor karena infrastruktur belum memadai,'' kata soetan.

Menurutnya kebijakan subsidi harus tepat sasaran. Hal senada diungkapkan anggota DPR dari Fraksi PAN, Chandra Tirta Wijaya. ''Sebaiknya wacana itu tidak dikembangkan lagi,'' kata Chandra. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika