REPUBLIKA.CO.ID,ATHENA--Kepala Dana Moneter Internasional mengkritik Uni Eropa untuk responnya yang lambat terhadap krisis Yunani, dalam wawancara yang diterbitkan Minggu di harian Ethnos. "Saya yakin bahwa jika masalah itu telah dikelola pada Februari, biaya tidak akan terlalu tinggi. Tapi terlalu lama," kata Dominique Strauss-Kahn kepada surat kabar Yunani.
"Eropa tidak digunakan untuk mengelola situasi seperti ini," orang Prancis ini menambahkan, "Ini adalah pertama kalinya dalam jangka panjang bahwa situasi semacam ini terjadi di sebuah negara Eropa, sehingga awalnya mereka pikir mereka bisa memecahkan masalah sendirian."
"Sangat cepat mereka (Eropa) menyadari bahwa mereka membutuhkan pengalaman dan sumber daya IMF dan mereka akhirnya datang dan meminta kami untuk campur tangan. Kami menanggapi dan masalah dihadapi dalam dua minggu."
Uni Eropa dan IMF menyetujui paket bailout (dana talangan) 110 miliar euro untuk Yunani pada awal bulan ini, tapi Yunani harus membayar harga menyakitkan untuk "overspending" (pengeluran berlebihan) masa lalu dengan pemerintah dipaksa untuk memangkas gaji pegawai negeri sipil dan pensiunan, serta menaikkan pajak untuk membuka pinjaman.
Kemarahan warga Yunani atas tindakan penghematan adalah "benar-benar normal," kata kepala IMF."Ada terlalu banyak kesalahan yang dibuat di masa lalu dan sekarang biaya mengoreksi kesalahan-kesalahan ini menimpa pada orang-orang Yunani. Itu tidak adil," kata Strauss-Kahn.
Namun Strauss-Kahn juga meminta Yunani untuk melakukan upaya untuk memahami bahwa rencana penghematan adalah satu-satunya cara untuk menghadapi krisis utang. Jika tidak, ia memperingatkan, masalah Yunani akan terus selama beberapa dekade.
Serikat pekerja Yunani telah melakukan tiga pemogokan umum sejak Februari dan mereka merencanakan yang keempat pada 20 Mei. Seorang wanita hamil berada di antara tiga karyawan bank yang tewas dalam kekerasan yang pecah selama pemogokan terakhir pada 5 Mei, ketika sekitar 50.000 orang keluar di jalan-jalan di Athena dan di kota-kota di sekitar Yunani.
Ikuti Whatsapp Channel Republika