REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement (FTA) dinilai perlu diikuti penguatan industri dalam negeri agar keterbukaan pasar tidak hanya meningkatkan arus perdagangan, tetapi juga memberi dampak terhadap kapasitas industri nasional. Penguatan tersebut mencakup investasi, hilirisasi, transfer teknologi, tenaga kerja, hingga keberlanjutan rantai pasok.
Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Akbar Djohan, mengatakan implementasi FTA perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap kinerja industri nasional. Hal tersebut disampaikan Akbar dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Dampak Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) terhadap Kinerja Ekonomi dan Industrialisasi Indonesia” di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (20/8/2026).
Dalam FGD yang turut dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tersebut, pemerintah menyoroti perlunya pendekatan berbasis data dalam mengukur dampak FTA terhadap sektor industri. Pemetaan sektor yang terdampak menjadi salah satu dasar untuk menentukan strategi penguatan industri dan penyusunan peta jalan industrialisasi serta revitalisasi manufaktur.
Akbar mengatakan keterbukaan pasar melalui FTA perlu berjalan seiring dengan peningkatan daya saing industri dalam negeri.
“FTA harus membuka pasar sekaligus memperkuat daya saing industri nasional. Yang perlu kita lihat bukan hanya bagaimana perdagangan menjadi lebih terbuka, tetapi bagaimana keterbukaan tersebut memberikan manfaat nyata bagi perekonomian dan industri nasional,” ujar Akbar dalam keterangannya, Senin (24/8/2026).
Menurut Akbar, industri baja memiliki keterkaitan yang luas dengan rantai pasok dan industri lainnya. Setiap aktivitas senilai 1 dolar AS di industri baja disebut dapat mendorong sekitar 2,5 dolar AS di rantai pasok dan hingga 13 dolar AS di industri terkait.
Karena itu, menurut dia, dampak FTA perlu dilihat tidak hanya dari sisi perdagangan, tetapi juga terhadap investasi, utilisasi industri, penyerapan tenaga kerja, serta keberlanjutan rantai pasok nasional.
Akbar juga mendorong kebijakan perdagangan yang dapat memperluas akses pasar sekaligus mendukung investasi, hilirisasi, transfer teknologi, dan peningkatan daya saing industri. Penerapan trade remedies yang responsif serta penguatan Rules of Origin (ROO) dinilai dapat menjadi instrumen dalam menjaga kepentingan industri nasional.
“Pada akhirnya, kebijakan atau skema apa pun harus dilihat dari manfaat nyatanya bagi industri dan perekonomian nasional. FTA harus menjadi instrumen untuk membuka pasar, tetapi pada saat yang sama memperkuat fondasi industrialisasi Indonesia,” ujar Akbar yang juga menjabat Chairman Indonesian Iron & Steel Industry Association (IISIA) dan Chairman Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA).
Penguatan industri tersebut sejalan dengan agenda pemerintah untuk melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi guna meningkatkan nilai tambah produksi di dalam negeri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika