REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan indikator kategori desil dilakukan berbasis survei ekonomi dan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Saat ini sedang dilakukan survei ekonomi. Kemarin, khusus untuk desil ekonomi itu basisnya di DTSEN, dan sekarang kebijakan untuk bansos (bantuan sosial) itu menggunakan satu data dari DTSEN,” kata Menko Airlangga di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Jakarta, Kamis (20/8/2026).
Lebih lanjut, ia mengatakan data bersifat dinamis sehingga perlu ditunggu hasil dari survei ekonomi yang ia sebut sedang dilakukan.
“Sekarang survei ekonomi sedang dilakukan, nanti kita lihat datanya seperti apa. Data, kan, sifatnya dinamis. Surveinya sedang dilakukan,” ujar Airlangga.
Adapun DTSEN sendiri merupakan basis data pemerintah yang memuat kondisi sosial, ekonomi, serta peringkat kesejahteraan masyarakat.
Data tersebut dibentuk melalui penggabungan sejumlah basis data pemerintah dan kemudian dipadankan dengan data kependudukan. Data juga dapat diperbarui secara berkala agar kondisi masyarakat yang tercatat lebih sesuai dengan keadaan terbaru.
Karena kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat berubah, posisi desil juga tidak selalu bersifat permanen. Perubahan pekerjaan, kondisi rumah, kepemilikan aset, atau faktor sosial ekonomi lainnya dapat memengaruhi pembaruan data.
Sementara itu, pemerintah menggunakan data sosial dan ekonomi untuk menentukan sasaran berbagai program bantuan sosial atau bansos. Salah satu istilah yang sering muncul dalam proses tersebut adalah desil.
Saat ini, data desil menjadi bagian dari DTSEN. Data tersebut digunakan pemerintah sebagai salah satu basis dalam menentukan sasaran program perlindungan sosial.