REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik global mulai menekan ruang fiskal Indonesia. Bahkan, dalam skenario tertentu, beban subsidi energi diperkirakan bisa membengkak jauh di atas asumsi APBN 2026.
Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Muhammad Faisal, mengatakan bahwa kenaikan harga minyak menjadi faktor krusial yang dapat mendorong lonjakan subsidi secara signifikan.
“Jika rata-rata harga minyak dunia di atas 80 dolar AS per barel, dengan kurs sekitar Rp17.000 per dolar AS, tambahan subsidi energi bisa lebih dari Rp100 triliun,” ujar Faisal saat dihubungi Republika, Jumat (27/3/2026).
Menurut Faisal, perhitungan tersebut menggunakan rata-rata harga tahunan, bukan fluktuasi jangka pendek. Artinya, meskipun harga sempat menembus 100 dolar AS per barel akibat eskalasi geopolitik, tekanan terhadap subsidi tetap dihitung berdasarkan rerata sepanjang tahun.
Ia mengingatkan, pada level tersebut saja, defisit APBN 2026 berpotensi melampaui 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Berdasarkan asumsi harga minyak Brent di kisaran 110 dolar AS per barel, kurs Rp16.976 per dolar AS, serta kuota Pertalite sebesar 29,7 juta kiloliter (KL) dalam APBN 2026, harga keekonomian BBM diperkirakan mencapai sekitar Rp16.300 per liter.
Dengan harga jual Pertalite yang ditetapkan Rp10.000 per liter, maka subsidi per liter mencapai sekitar Rp6.300. Jika dikalikan dengan total volume 29,7 miliar liter, maka total kebutuhan subsidi energi bisa mencapai sekitar Rp187 triliun.
Angka ini jauh melampaui asumsi subsidi dalam APBN sebesar Rp120 triliun, atau terjadi kelebihan sekitar Rp67 triliun. Secara persentase, beban subsidi tersebut membengkak sekitar 56 persen dari pagu awal.
Tekanan ini berpotensi semakin besar jika harga minyak terus meningkat. Dalam skenario moderat, ketika harga minyak naik sekitar 20 persen, total subsidi bisa mencapai Rp282 triliun.
Sementara pada skenario kenaikan tinggi, subsidi dapat melonjak hingga sekitar Rp425 triliun. Bahkan dalam kondisi ekstrem, beban subsidi berpotensi menembus Rp500 triliun, yang dinilai tidak lagi berkelanjutan bagi fiskal negara.
Faisal menilai, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan efisiensi anggaran untuk meredam tekanan tersebut. Langkah efisiensi yang terlalu dalam justru berisiko menahan laju pertumbuhan ekonomi, termasuk konsumsi masyarakat dan aktivitas dunia usaha.
Sebagai alternatif, ia mendorong refocusing dan revaluasi anggaran, dengan mengalihkan belanja dari pos yang kurang prioritas ke sektor yang lebih mendesak.
“Dengan langkah itu, defisit anggaran bisa tetap dijaga di bawah 3 persen, dan harga BBM bersubsidi tidak perlu dinaikkan,” jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika