Senin 24 Nov 2025 08:22 WIB

BPS Bakal Rekrut 190 Ribu Petugas untuk Sensus Ekonomi, Ini Daftar Gajinya

Ia mengatakan sensus ekonomi merupakan hajatan besar bagi BPS.

Petugas sensus menanyai warga saat Sensus Penduduk 2022 oleh BPS di Yogyakarta, Selasa (24/5/2022).
Foto: Wihdan Hidayat / Republika
Petugas sensus menanyai warga saat Sensus Penduduk 2022 oleh BPS di Yogyakarta, Selasa (24/5/2022).

REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia melakukan rekrutmen 190 ribu petugas untuk melakukan sensus ekonomi nasional pada Juni–Juli 2026 untuk mendata seluruh pelaku usaha yang dilakukan sekali dalam 10 tahun. Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi dalam kegiatan focus group discussion sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 di Pekanbaru, Riau, Jumat (21/11/2025), mengatakan pihaknya akan meluncurkan kegiatan ini pada Januari 2026 dan rekrutmen akan dilakukan pada Februari 2026.

"Kami butuh 190 ribu petugas di lapangan, bisa dari mahasiswa, dosen, akademisi silahkan bergabung karena ini sifatnya padat karya se-Indonesia. Bayaran tergantung jumlah responden yang mereka kumpulkan, kemungkinan bisa Rp 3–5 juta per bulan," katanya.

Baca Juga

Ia mengatakan sensus ekonomi merupakan hajatan besar bagi BPS untuk mencacah seluruh pelaku usaha. Tentang waktu 10 tahun sekali ditetapkan karena struktur ekonomi sepanjang waktu tersebut bisa berubah.

Untuk itu ia menyampaikan sangat membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk Pemerintah Provinsi Riau. Apalagi Riau merupakan ekonomi terbesar kedua di Sumatra yang pasti jumlah pelaku usahanya besar.

"Semua pelaku usaha didata mulai dari level rumah tangga. Terimakasih dukungan Pemprov Riau, Pak Gubernur sudah mengundang pemangku kepentingan yang relevan seperti pelaku usaha dan akademisi untuk hadir mendukung sensus ekonomi pada Juni–Juli 2026," ungkapnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Gubernur Riau SF Hariyanto menyatakan siap mendukung Sensus Ekonomi 2026. Pihaknya akan membuka selebar-lebarnya dengan memberikan data pasti, benar, dan akurat.

"Ini akan menjadi pedoman 10 ke depan sebagai bahan masukan bagi Pemprov Riau ke depannya. Kita mendukung bagaimana perusahaan kita kerjasama, kalau tidak mau kita surati dan lakukan pendekatan," ujarnya.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement

Rekomendasi

Advertisement