REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Center of Macroeconomics and Finance Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M Rizal Taufikurahman, menilai rencana pemanfaatan pakaian bekas sitaan atau balpres melalui pencacahan ulang merupakan terobosan kebijakan. Namun, ia mengingatkan skema ini menyimpan risiko moral hazard jika tidak disertai pengawasan yang ketat.

“Kebijakan ini inovatif dari sisi efisiensi sumber daya dan pengurangan limbah, tetapi memiliki risiko moral hazard jika tidak diatur ketat,” kata Rizal kepada Republika, Ahad (16/11/2025).

Menurut dia, tanpa koridor yang jelas, kebijakan ini bisa disalahgunakan oleh pelaku impor ilegal. Ia menilai ada potensi praktik pembiaran dengan dalih barang akan diolah kembali. “Tanpa mekanisme pengawasan yang jelas, bisa muncul praktik pembiaran impor ilegal dengan dalih ‘akan dicacah’,” ujarnya.

Rizal juga menyoroti dampak banjir bahan baku murah terhadap pelaku industri tekstil dalam negeri. Industri yang memproduksi pakaian baru berpotensi tertekan dari sisi harga dan persaingan. “Selain itu, banjir bahan baku murah berpotensi menekan industri tekstil lokal yang selama ini berjuang menjaga harga produk baru,” tutur Rizal.

Ia menilai pemerintah perlu memastikan skema pemanfaatan balpres tidak berdiri sendiri, tetapi masuk dalam kerangka ekonomi sirkular yang jelas. Pelibatan pelaku usaha daur ulang formal dinilai penting agar kebijakan bukan sekadar solusi jangka pendek.

“Solusinya, pemerintah perlu memastikan bahwa program ini terintegrasi dengan strategi circular economy, melibatkan industri daur ulang formal, dan tidak menggantikan peran produsen tekstil nasional,” kata Rizal.

Menurut dia, arah utama kebijakan harus tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan lingkungan dan daya saing industri dalam negeri. Rizal mengingatkan efisiensi tidak boleh dicapai dengan mengorbankan kemandirian produksi nasional.

“Tujuan utamanya harus tetap menjaga keseimbangan antara efisiensi lingkungan dan kemandirian industri dalam negeri,” ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika