REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) memperluas pemberdayaan desa melalui program Desa BRILiaN yang hingga akhir September 2025 telah menjangkau 4.909 desa di seluruh Indonesia. Langkah ini diklaim sebagai upaya BRI mendorong pemerataan ekonomi dari akar rumput sekaligus menyokong agenda Asta Cita Presiden Prabowo terkait pembangunan dari desa.
“Desa BRILiaN merupakan salah satu bukti nyata BRI dalam membangun ekonomi yang lebih merata dan berkeadilan,” ujar Direktur Utama BRI, Hery Gunardi, dalam keterangan tertulis, Selasa (11/11/2025).
Program Desa BRILiaN dirancang untuk mendorong desa mengoptimalkan potensi lokal dengan dukungan ekosistem keuangan digital BRI. Desa tidak hanya diarahkan menjadi penerima bantuan, tetapi juga dipacu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayahnya.
Pendekatan BRI dibangun melalui empat aspek utama, yakni penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), digitalisasi, sustainability, dan innovation. Empat pilar ini dikaitkan dengan Asta Cita ke-6 yang menekankan pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi serta pemberantasan kemiskinan.
Secara konsep, Desa BRILiaN menjanjikan desa yang lebih mandiri, melek digital, dan mampu mengolah potensi sendiri menjadi nilai ekonomi. Tantangannya, implementasi di hampir lima ribu desa ini perlu diawasi agar tidak berhenti pada seremoni dan papan nama, tetapi benar-benar mengubah cara warga desa mengelola usaha.
Di luar Desa BRILiaN, BRI mengklaim memiliki berbagai inisiatif pemberdayaan yang menyentuh masyarakat desa dan pelaku usaha kecil. AgenBRILink memperluas akses layanan keuangan, LinkUMKM menjadi platform digital untuk mempertemukan UMKM dengan pasar dan akses pembiayaan, sementara Klasterku Hidupku dan Rumah BUMN diarahkan membangun ekosistem ekonomi digital berbasis komunitas.
“Penguatan desa merupakan bagian tak terpisahkan dari strategi pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan. BRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan antara desa dan ekonomi modern, memastikan masyarakat desa turut serta menjadi pelaku ekonomi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan,” ujarnya.
Bagi masyarakat desa, kehadiran program seperti Desa BRILiaN idealnya terasa dalam bentuk akses pasar yang lebih luas, kelembagaan BUMDesa yang profesional, dan literasi digital yang meningkat. Tanpa itu, jargon ekonomi inklusif dikhawatirkan sulit menjawab kesenjangan pendapatan dan terbatasnya kesempatan kerja di banyak desa.
Pemerintah pun dituntut memastikan arah kebijakan Asta Cita di level desa selaras dengan kebutuhan riil warga, bukan hanya mengikuti desain di tingkat pusat. Sinergi regulasi, pendampingan, dan pembiayaan menjadi kunci agar Desa BRILiaN tidak sekadar menjadi label, melainkan motor pemerataan ekonomi yang nyata di pelosok negeri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika