REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan hasil kunjungan kerjanya di sejumlah daerah kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/11/2025). Laporan tersebut mencakup perkembangan program listrik desa, capaian produksi minyak nasional, hingga kesiapan menuju kedaulatan energi.
Bahlil menjelaskan, kunjungan yang dilakukannya meliputi wilayah Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, serta beberapa wilayah lain yang menjadi lokasi strategis program penyediaan energi nasional. Dalam pertemuan dengan Kepala Negara, ia memaparkan langkah-langkah percepatan agar seluruh wilayah Indonesia dapat teraliri listrik secara merata.
Tidak ada kode iklan yang tersedia.
“Saya memberikan laporan karena beberapa hari ini saya melakukan kunjungan kerja di daerah, di Sulawesi dan sekitarnya, khususnya berbicara tentang realisasi listrik desa,” ujar Menteri ESDM kepada wartawan di kompleks istana, dikutip Selasa (4/11/2025).
Menurut Bahlil, Prabowo menaruh perhatian besar terhadap pemerataan akses listrik bagi masyarakat di seluruh pelosok Tanah Air. Pemerintah menargetkan program listrik desa dapat rampung paling lambat pada 2030. “Sesuai arahan Bapak Presiden, untuk listrik desa 2029–2030 dari 5.700 desa dan 4.400 dusun itu harus selesai semua,” kata dia.
Kementerian ESDM menyiapkan rencana percepatan hingga 2029 untuk memperluas akses listrik di 10.068 lokasi dengan total 1,28 juta calon pelanggan. Khusus tahun 2025, penyediaan listrik akan difokuskan di 1.285 lokasi bagi 77.616 pelanggan baru.
Selain program elektrifikasi, Bahlil juga melaporkan capaian lifting minyak nasional. Hingga November 2025, produksi minyak harian Indonesia tercatat telah melampaui target APBN sebesar 605 ribu barel per hari. Kinerja tersebut menjadi indikator penting stabilitas pasokan energi domestik.
Potensi peningkatan lifting, jelas dia, juga terbuka melalui optimalisasi pengelolaan sumur tua. Pemerintah telah menginventarisasi sekitar 45 ribu sumur yang akan segera dikelola melalui kerja sama dengan koperasi, pelaku UMKM, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Pendekatannya tidak hanya dari sisi korporasi besar, tetapi juga melibatkan usaha rakyat agar nilai tambah energi bisa lebih merata,” tutur Bahlil.
Ia menambahkan, pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sektor energi juga menunjukkan tren positif. Dari target Rp260 triliun pada 2025, realisasi saat ini telah mencapai sekitar 74 sampai 75 persen. Peningkatan tersebut menjadi salah satu penopang utama penerimaan fiskal nasional.
Bahlil menegaskan keyakinannya bahwa Indonesia akan segera mencapai kedaulatan energi. Ia memastikan pada 2026 mendatang Indonesia tidak lagi mengimpor solar seiring beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Balikpapan.
“RDMP di Balikpapan insyaallah 10 November ini akan diresmikan. Dengan dorongan B50, kita berpotensi memenuhi kebutuhan solar nasional bahkan bisa ekspor,” ujar Menteri ESDM.
Bahlil menekankan berbagai langkah yang dilakukan merupakan pelaksanaan langsung dari arahan Presiden. Ia menyebut pemerintah berkomitmen menjaga kesinambungan program energi agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat luas.
Seluruh laporan yang disampaikan, kata dia, merupakan bagian dari upaya bersama menuju kemandirian energi nasional dan pemerataan pembangunan di daerah. Pemerintah berharap capaian ini menjadi fondasi kuat untuk memperkuat ketahanan ekonomi di seluruh Tanah Air.
Ikuti Whatsapp Channel Republika