REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menanyakan soal potongan anggaran pemerintah daerah (pemda) dalam pertemuan keduanya di Istana Wakil Presiden, Jumat (17/10/2025). Purbaya mengaku tidak banyak solusi yang bisa diambil dalam jangka pendek. 

“Beliau menyuarakan keresahan dari para pemimpin daerah yang anggarannya dipotong, serta menanyakan langkah kami ke depan untuk memitigasi hal itu,” kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.

Strategi yang diambil saat ini adalah meminta pemda merapikan serapan belanja mereka dalam satu tahun ke depan, yang kemudian laporannya akan dievaluasi oleh bendahara negara.

“Nanti kami lihat bagus atau tidak serapannya, ada kebocoran atau tidak. Nanti triwulan ketiga kami hitung ulang. Kalau ekonominya bagus, pendapatan kita meningkat juga. Kami akan lihat berapa yang bisa kami bagi ke daerah,” jelas Purbaya.

Ia menambahkan pesan yang disampaikan oleh Wapres, bahwa negara turut mempertimbangkan stabilitas nasional dalam setiap kebijakan fiskal yang diambil.

“Jadi, daerah jangan terlalu cemas. Kami juga memikirkan stabilitas nasional. Kira-kira itu pesan dari beliau,” ujarnya.

Sebagai catatan, anggaran transfer ke daerah (TKD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2026 mengalami penurunan dibandingkan alokasi tahun ini.

Pada era Menteri Keuangan sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati, anggaran TKD ditetapkan sebesar Rp 650 triliun, terkoreksi 24,8 persen dari proyeksi TKD 2025 sebesar Rp 864,1 triliun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika