REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan adanya indikasi pelanggaran harga pupuk bersubsidi yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi petani hingga mencapai Rp 600 miliar per tahun. Kementerian Pertanian (Kementan) menemukan ribuan kios dan distributor menaikkan harga jual pupuk hingga 18–20 persen di atas harga eceran tertinggi (HET).
Amran menjelaskan, praktik curang tersebut telah berlangsung lama dan baru terungkap setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap jaringan distribusi pupuk di seluruh Indonesia. Dari hasil penelusuran, sebanyak 2.039 kios dan distributor dinyatakan bermasalah dan langsung dicabut izinnya.
“Mereka menaikkan harga rata-rata 18 persen di seluruh Indonesia. Ini tidak boleh lagi terjadi di masa sekarang,” ujar tokoh asal Sulawesi Selatan itu dalam konferensi pers di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (13/10/2025).
Amran menegaskan, langkah tegas pencabutan izin dilakukan demi melindungi petani serta menegakkan perintah Presiden agar sektor sarana produksi pertanian bersih dari permainan harga. Ia menambahkan, tindakan hukum dapat dikenakan terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Selanjutnya, Kementan menurunkan tim khusus untuk melakukan investigasi lapangan dan mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran. Amran memastikan proses penertiban tidak akan mengganggu kelancaran distribusi pupuk menjelang masa tanam puncak pada Desember hingga Januari.
Ia mengungkapkan, ketersediaan pupuk nasional saat ini dalam kondisi aman. Dari total 9,5 juta ton pupuk yang disiapkan tahun ini, sekitar 5,9 hingga 6 juta ton telah terealisasi. Dengan distribusi yang semakin lancar, pemerintah menargetkan peningkatan produksi dan mewujudkan swasembada pangan lebih cepat dari rencana semula.
“Alhamdulillah, atas arahan Bapak Presiden, mimpi swasembada yang dulu ditarget empat tahun kini bisa tercapai lebih cepat. Mungkin dua hingga tiga bulan ke depan sudah terlihat hasilnya,” kata Amran.
Ia menyebut, sebelum kebijakan baru diberlakukan, distribusi pupuk menghadapi hambatan birokrasi panjang karena harus melalui paraf 12 kementerian, 38 gubernur, dan 514 bupati/wali kota. Namun kini, alur distribusi dibuat langsung dari Kementan ke PT Pupuk Indonesia (Persero) hingga ke tangan petani.
Menurutnya, mekanisme baru ini membuat pupuk lebih mudah diakses. Petani cukup menunjukkan KTP untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Namun, di tengah perbaikan sistem tersebut, masih ditemukan sejumlah oknum yang mencoba mengambil keuntungan dari petani.
Ikuti Whatsapp Channel Republika